Penyebab Rusia Cabut Moratorium Rudal Jarak Menengah, Perang dengan NATO di Depan Mata?

Rusia tidak lagi terikat moratorium rudal jarak menengah, Medvedev menyalahkan NATO atas keputusan ini.

Ketegangan geopolitik kembali meningkat setelah Rusia mengumumkan bahwa mereka tidak lagi terikat oleh moratorium sepihak terkait penempatan rudal jarak pendek dan menengah. Keputusan ini diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia pada Senin, 4 Agustus 2025, dan menandai perubahan besar dalam kebijakan pertahanan Moskow.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tindakan yang dianggap destabilisasi oleh Amerika Serikat dan NATO, khususnya terkait rencana penempatan rudal darat di Eropa dan Asia-Pasifik.

Dmitry Medvedev, mantan Presiden Rusia dan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia pun menyalahkan negara-negara anggota NATO atas pencabutan moratorium tersebut. Medvedev menegaskan bahwa kebijakan anti-Rusia yang diterapkan oleh aliansi Barat telah menciptakan situasi yang memaksa Rusia untuk mengambil langkah-langkah defensif.

Keputusan Rusia ini berpotensi memicu perlombaan senjata baru di tengah ketidakpastian yang melanda keamanan internasional. Dengan tidak adanya batasan dari perjanjian yang sudah tidak berlaku, risiko konflik bersenjata yang lebih luas semakin meningkat, dan dunia kini menanti langkah selanjutnya dari Kremlin.

Latar Belakang Pencabutan Moratorium

Perjanjian Kekuatan Nuklir Jarak Menengah (INF) yang ditandatangani pada tahun 1987 oleh pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev dan Presiden AS Ronald Reagan merupakan tonggak penting dalam kontrol senjata nuklir. Perjanjian ini melarang seluruh kelas rudal yang diluncurkan dari darat dengan jangkauan antara 500 hingga 5.500 kilometer, bertujuan untuk mengurangi ancaman perang nuklir di Eropa.

Namun, perjanjian ini mulai retak ketika Amerika Serikat menarik diri pada tahun 2019, menuduh Rusia melanggar ketentuan yang ada. Penarikan AS ini mengakhiri perjanjian INF dan membuka jalan bagi kedua negara untuk mengembangkan rudal jarak menengah tanpa batasan.

Rusia sebelumnya menyatakan bahwa mereka tidak akan mengerahkan senjata semacam itu selama AS juga tidak melakukannya, namun dengan perkembangan terbaru, Rusia merasa bahwa kondisi untuk mempertahankan moratorium tersebut telah hilang. Aktivitas militer AS dan NATO yang dianggap provokatif semakin memperburuk situasi ini.

Pernyataan Resmi Kementerian Luar Negeri Rusia

Kementerian Luar Negeri Rusia pada 4 Agustus 2025 mengumumkan bahwa mereka tidak lagi terikat oleh moratorium penempatan rudal jarak pendek dan menengah. Pernyataan ini menandai perubahan signifikan dalam kebijakan pertahanan Rusia, yang kini merasa bebas untuk mengerahkan rudal-rudal tersebut tanpa batasan.

Keputusan ini diambil berdasarkan penilaian bahwa situasi keamanan global telah berkembang sedemikian rupa sehingga mempertahankan moratorium tidak lagi relevan.

Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Rusia menyoroti potensi penempatan rudal darat buatan AS di Eropa dan Asia-Pasifik sebagai alasan utama pencabutan moratorium. Mereka berpendapat bahwa tindakan AS dan NATO ini menciptakan ancaman langsung terhadap keamanan Rusia, sehingga memaksa mereka untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan strategis.

"Seiring perkembangan situasi yang mengarah pada pengerahan rudal darat jarak menengah dan pendek buatan AS di Eropa dan kawasan Asia-Pasifik, Kementerian Luar Negeri Rusia mencatat bahwa persyaratan untuk mempertahankan moratorium sepihak terhadap pengerahan senjata serupa telah hilang," ujar Kementerian Luar Negeri Rusia dilansir Aljazeera, Selasa (5/8/2025).

Peringatan Keras Dmitry Medvedev

Dmitry Medvedev mengeluarkan peringatan keras setelah pengumuman pencabutan moratorium rudal, menyalahkan negara-negara NATO atas keputusan tersebut. Melalui platform media sosial X, Medvedev menegaskan bahwa tindakan Rusia adalah konsekuensi langsung dari kebijakan anti-Rusia yang diterapkan oleh aliansi Barat.

“Pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia tentang pencabutan moratorium pengerahan rudal jarak menengah dan pendek merupakan akibat dari kebijakan anti-Rusia negara-negara NATO,” tulis Medvedev dalam bahasa Inggris di platform media sosial X.

"Ini adalah kenyataan baru yang harus dihadapi semua lawan kita. Nantikan langkah-langkah selanjutnya," ujarnya.

Medvedev, yang menjabat sebagai wakil kepala Dewan Keamanan Rusia yang berpengaruh dan telah melontarkan beberapa komentar agresif mengenai kemampuan nuklir Rusia dalam beberapa tahun terakhir, tidak merinci “langkah selanjutnya” apa yang mungkin diambil.

Peringatan dari Putin Tahun Lalu

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov mengatakan tahun lalu bahwa Moskow mungkin harus menanggapi apa yang mereka gambarkan sebagai provokasi oleh AS dan NATO dengan mencabut pembatasan penyebaran rudal.

Lavrov mengatakan kepada kantor berita negara Rusia RIA Novosti pada bulan Desember bahwa moratorium sepihak Moskow terhadap penyebaran rudal semacam itu “praktis tidak lagi layak dan harus ditinggalkan”.

"Amerika Serikat dengan arogan mengabaikan peringatan dari Rusia dan Tiongkok dan, dalam praktiknya, justru menyebarkan senjata kelas ini di berbagai wilayah di dunia," ujar Lavrov kepada kantor berita tersebut.

Reaksi Moskow Atas Perintah Trump ke Dua Kapal Selam Nuklir AS

Minggu lalu, Trump mengatakan bahwa ia telah memerintahkan dua kapal selam nuklir AS untuk diposisikan ulang ke "wilayah yang tepat" sebagai tanggapan atas pernyataan Medvedev tentang risiko perang antara Washington dan Moskow.

Dalam reaksi publik pertamanya terhadap komentar Trump mengenai reposisi kapal selam AS, Kremlin pada hari Senin mengecilkan pernyataan tersebut dan mengatakan tidak ingin terlibat dalam pertengkaran publik dengan presiden AS.

"Dalam kasus ini, jelas bahwa kapal selam Amerika sudah bertugas tempur. Ini adalah proses yang sedang berlangsung, itu yang pertama," ujar juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada para wartawan.

"Namun secara umum, tentu saja, kami tidak ingin terlibat dalam kontroversi semacam itu dan tidak ingin mengomentarinya dengan cara apa pun," ujarnya.

“Tentu saja, kami percaya bahwa setiap orang harus sangat berhati-hati dengan retorika nuklir,” tambahnya.

Saat Genting

Keputusan Rusia mencabut moratorium rudal jarak menengah ini muncul di saat yang genting, ketika Trump mengancam akan mengenakan sanksi baru terhadap Rusia dan para pembeli minyaknya, termasuk India dan China, kecuali Presiden Vladimir Putin menyetujui gencatan senjata dalam perang Moskow dengan Ukraina pada hari Jumat.

Putin sendiri telah mengatakan minggu lalu bahwa perundingan damai telah membuat beberapa kemajuan positif tetapi Rusia memiliki momentum dalam perangnya melawan Ukraina, yang menandakan tidak ada perubahan dalam posisinya meskipun tenggat waktu semakin dekat.