China Desak AS Lanjutkan Dialog Pengendalian Nuklir Pasca-Berakhirnya New START dengan Rusia

Pemerintah China secara terbuka menyuarakan harapannya agar Amerika Serikat (AS) dapat melanjutkan kesepakatan pengendalian nuklir dengan Rusia. Seruan ini muncul setelah Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis Baru (New START) resmi berakhir pada 4 Februari 2026. Beijing menekankan pentingnya dialog berkelanjutan antara kedua kekuatan nuklir tersebut demi menjaga stabilitas global.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam konferensi pers di Beijing pada Jumat (6/2), menyatakan bahwa dunia menantikan langkah AS. Lin Jian menegaskan, "Demi kepentingan jangka panjang stabilitas strategis global, China berharap AS akan melanjutkan dialog stabilitas strategis dengan Rusia untuk membahas langkah selanjutnya setelah Perjanjian New START berakhir. Ini juga yang diharapkan dunia."

Berakhirnya Perjanjian New START menandai titik krusial dalam arsitektur keamanan global. Kesepakatan ini, yang ditandatangani pada 2010 dan berlaku efektif sejak 5 Februari 2011, merupakan pilar utama dalam membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategis serta sistem pengiriman antara AS dan Rusia. Kini, tanpa adanya kerangka kerja ini, muncul kekhawatiran akan potensi perlombaan senjata baru.

Perjanjian New START, yang merupakan singkatan dari Strategic Arms Reduction Treaty, memiliki peran vital dalam membatasi persenjataan nuklir strategis. Kesepakatan ini membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategis yang ditempatkan oleh AS dan Rusia masing-masing sebanyak 1.550 unit. Selain itu, perjanjian tersebut juga membatasi jumlah kendaraan dan sistem pengiriman strategis, seperti pesawat pembom berat, rudal balistik antarbenua (ICBM), dan rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam (SLBM), masing-masing sebanyak 800 unit.

Perjanjian ini juga mencakup langkah-langkah transparansi yang krusial untuk menghindari salah penilaian niat masing-masing pihak. Hal ini dilakukan melalui transfer data, pemberitahuan, dan inspeksi di lokasi. Tanpa adanya New START, baik Moskow maupun Washington berpotensi bebas meningkatkan jumlah rudal dan mengerahkan ratusan hulu ledak strategis tambahan. Meskipun hal ini akan menimbulkan tantangan logistik dan membutuhkan waktu, potensi peningkatan persenjataan tetap menjadi kekhawatiran.

Meskipun Rusia menangguhkan perjanjian itu tiga tahun lalu karena ketegangan yang meningkat terkait perang di Ukraina, kedua negara tersebut masih dianggap mematuhi batasan Perjanjian New START. Namun, dengan berakhirnya perjanjian secara resmi, tidak ada lagi ikatan hukum yang membatasi pengembangan dan penyebaran senjata nuklir strategis.

Berakhirnya New START memicu berbagai reaksi dan posisi dari kekuatan nuklir dunia. Presiden AS kala itu, Donald Trump, pada bulan lalu menyatakan bahwa perjanjian pengendalian senjata di masa depan juga harus mencakup China. Hal ini didasari penilaian bahwa China telah membangun persenjataan nuklir yang signifikan.

Namun, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian menegaskan bahwa Beijing tidak akan ikut serta dalam negosiasi pengendalian nuklir. "Kekuatan nuklir China sama sekali tidak setara dengan AS atau Rusia. Karenanya, China tidak akan ikut serta dalam negosiasi perlucutan senjata nuklir untuk saat ini," ungkap Lin Jian pada Kamis (5/2). Penolakan ini menyoroti perbedaan besar dalam ukuran arsenal nuklir antara ketiga negara.

Sementara itu, Rusia telah lama berpendapat bahwa perjanjian pengendalian senjata di masa depan harus mencakup Prancis dan Inggris sebagai kekuatan nuklir Eropa. Kementerian Luar Negeri Rusia juga menyatakan bahwa AS belum menanggapi usul Presiden Vladimir Putin untuk terus mematuhi batasan rudal dan hulu ledak dalam perjanjian tersebut selama 12 bulan lagi. Data Januari 2025 menunjukkan Rusia memiliki 4.309 hulu ledak nuklir, dan AS memiliki 3.700. Prancis dan Inggris, sekutu AS, masing-masing memiliki 290 dan 225 hulu ledak, sedangkan China memiliki sekitar 600.

Berakhirnya Perjanjian New START tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral AS-Rusia, tetapi juga berpotensi mengancam perjanjian nonproliferasi nuklir (NPT) tahun 1970. NPT merupakan kesepakatan penting di mana negara-negara tanpa senjata nuklir berjanji untuk tidak memiliki senjata nuklir. Sebagai imbalannya, negara-negara pemilik senjata nuklir berjanji untuk melakukan upaya dengan itikad baik untuk melucuti senjata mereka.

Jika negara-negara pemilik senjata nuklir gagal menunjukkan komitmen terhadap perlucutan senjata atau pengendaliannya, kredibilitas NPT dapat terkikis. Hal ini dapat mendorong negara-negara lain untuk mempertimbangkan pengembangan senjata nuklir sendiri. Kondisi ini akan meningkatkan risiko proliferasi nuklir secara global, yang pada gilirannya dapat destabilisasi keamanan internasional.

Oleh karena itu, desakan China agar AS dan Rusia melanjutkan dialog pengendalian nuklir sangat relevan. Kelanjutan dialog ini diharapkan dapat mencegah perlombaan senjata yang tidak terkendali. Selain itu, dialog tersebut juga diharapkan dapat memperkuat rezim nonproliferasi nuklir yang telah ada, menjaga perdamaian dan keamanan dunia.

Sumber: AntaraNews