Sorot
{{caption}}
Alasan Prabowo Tunjuk Nanik S Deyang Jadi Kepala BGN

{{caption}}
Indonesia Kecam Rencana Perluasan Pendudukan Gaza oleh Israel

{{caption}}
KPK: Anak Buah Silmy Karim Beli Rumah Pakai Emas Hasil Pemerasan

{{caption}}
Prabowo Lantik Nanik S Deyang Jadi Kepala BGN 8 Juni

{{caption}}
IHSG Sempat Anjlok 5%, BEI Pastikan Tak Ubah Aturan Trading Halt

{{caption}}
Mensesneg Beri Bocoran: Ketum Partai Buruh Said Iqbal Bakal Masuk Kabinet

Topik Terkait
{{caption}}
Gaji Pantarlih Pilkada 2024, Ketahui Masa Kerja, Tugas, dan Kewajibannya

Pantarlih bertugas dengan masa kerja dan gaji yang telah ditentukan.

{{caption}}
Berapa Gaji Pantarlih Pilkada 2024? Segini Besaran Nominalnya

Mengetahui gaji yang didapat anggota Pantarlih Pilkada 2024.

{{caption}}
Pantarlih Pilkada 2024: Tugas, Wewenang, Masa Kerja, dan Gaji

Pantarlih sering disebut juga sebagai petugas Pencocokan penelitian (Coklit).

{{caption}}
Tugas Pantarlih Pilkada 2024, Ketahui Kewajiban, Gaji dan Syarat-syaratnya

Tugas Pantarlih sangat penting dalam memastikan bahwa pemilu, termasuk Pilkada, berjalan dengan jujur, adil, dan transparan.

{{caption}}
Honor Pantarlih Pilkada 2024 Serta Tugas dan Kewajibannya

Sesuai peraturan yang berlaku, berikut informasi lengkap mengenai besaran honor Pantarlih Pilkada 2024.

{{caption}}
Apa Itu Pantarlih Pilkada 2024? Ini Penjelasan beserta Tugas dan Kewajibannya

Apa itu Pantarlih Pilkada 2024? Berikut penjelasan lengkapnya.

{{caption}}
Apa Itu Pantarlih Pemilu, Ketahui Tugas dan Kewajibannya

Pantarlih memiliki peran penting dalam persiapan menuju Pemilu.

{{caption}}
Syarat Pantarlih Pilkada 2024, Ketahui Besaran Gajinya

Penting untuk memperhatikan syarat dan dokumen pendaftaran pantarlih pilkada.

{{caption}}
Pantarlih Pemilu Adalah Panitia Pemutakhiran Data Pemilih, Ketahui Tugasnya

Penjelasan mengenai pantarlih pemilu dan tugas-tugasnya yang perlu diketahui.

{{caption}}
Masa Kerja PPK Pilkada 2024 Beserta Tugas, Wewenang, dan Gaji

Mengetahui masa kerja, tugas, dan wewenang anggota PPK dalam Pilkada 2024.

{{caption}}
Masa Kerja PPS Pilkada 2024 beserta Tugas dan Kewajibannya

Dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 ini, PPS mengambil peran sentral dalam memastikan kelancaran dan integritas proses pemilihan di tingkat desa atau kelurahan.

{{caption}}
Masa Kerja PKD Pilkada 2024 beserta Tugas dan Honor yang Didapat

PKD berperan sebagai garda terdepan dalam pengawasan pemilu di tingkat kelurahan atau desa, memastikan setiap tahapan Pilkada berjalan lancar.

{{caption}}
KPK Ungkap Motif Korupsi Kepala Daerah: Tak Hanya Biaya Politik Mahal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

{{caption}}
Alarm Darurat Demokrasi: KPK Sikat Tiga Kepala Daerah di Jawa Tengah Awal 2026

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencetak 'hattrick' dalam penindakan dugaan tindak pidana korupsi kepala daerah di Jawa Tengah selama tiga bulan pertama tahun 2026, memicu kekhawatiran serius terhadap integritas demokrasi di wilayah tersebut.

{{caption}}
Wali Kota Malang Beberkan Alasan Penundaan Program RT Berkelas

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan mengapa program unggulan RT Berkelas belum bergulir, terkait penyesuaian regulasi dan usulan warga untuk memastikan tepat sasaran.

{{caption}}
Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman Terjaring OTT KPK, Punya Harta Rp12 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp12 miliar. Publik menantikan detail perkara yang menjeratnya.

{{caption}}
KPK Dalami Aliran Uang Kasus Sugiri Sancoko, Ketua KONI Ponorogo Diduga Jadi Pemodal Pilkada

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang dalam kasus Sugiri Sancoko, termasuk dugaan peran Ketua KONI Ponorogo sebagai pemodal Pilkada 2024 yang belum melunasi utang Rp26 miliar.

{{caption}}
KPK Sita Dokumen Penting di Lampung Tengah, Ungkap Dugaan Suap Proyek Mantan Bupati AW

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita dokumen krusial dari tiga lokasi di Lampung Tengah, memperkuat penyidikan kasus dugaan suap proyek yang melibatkan mantan Bupati AW dan mengungkap modus pematokan fee proyek.