Kota Bersejarah di Bangka Belitung Terancam Punah Akibat Tambang dan Perkebunan Sawit

Polres Bangka Barat mengajak masyarakat untuk aktif mencegah aktivitas tambang liar bijih timah di Perairan Mentok, mengingatkan bahaya iming-iming oknum dan komitmen penindakan tegas terhadap pelanggar hukum.

Ketua DPRD Bangka Tengah mendesak penambang timah tidak beraktivitas di hutan lindung dan produksi. Peringatan ini soroti dampak serius Penambangan Ilegal Bangka Tengah, sekaligus dorong solusi legalisasi.

Bahlil mengatakan, proses penertiban tambang ilegal jadi wewenang aparat penegak hukum.

Empat perusahaan tambang nikel telah memulai aktivitas eksploitasi di Raja Ampat, menimbulkan kekhawatiran akan dampak ekologis dan sosial yang tak terukur.

Sekitar dua abad silam, geliat produksi logam ini terus meningkat hingga menjadi salah satu yang terbesar di dunia.

Saksi yang hadir dalam persidangan pada Kamis, 12 September 2024 antara lain warga Keposang Toboali Kabupaten Bangka Selatan Suyatno alias Asui selaku pengepul

Hasil kerja sama itu pun membuat aktivitas penambangan makin masif hingga akhirnya membuat negara rugi hingga Rp300 triliun.

Ada pembayaran biji timah ilegal kepada para mitra dengan total biaya sebesar Rp26,649 triliun.

Kekayaan timah Indonesia sudah dikenal dunia. Bahkan praktik penambangan timah sudah berjalan dua abad lebih.

Siapa sangka jika tambang timah terbuka (open pit) terbesar di Asia Tenggara ternyata berada di Bangka Belitung.

Selain sektor pertambangan, ancaman PHK terhadap puluhan ribu buruh akibat kenaikan harga gas industri.

Jepang serius jajaki potensi tambang logam tanah jarang di Greenland. Langkah strategis ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada China dan mengamankan pasokan mineral penting.

Tata kelola tambang harus dibenahi agar tidak menimbulkan persoalan hukum, lingkungan, maupun potensi kehilangan pendapatan daerah.

Bahlil menekankan bahwa skema kontrak di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) tidak mengalami perubahan sama sekali.

Kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di kalangan investor apabila tidak diimplementasikan secara transparan dan sesuai mekanisme pasar.

Pemerintah Kabupaten Bogor tetap mengikuti arahan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai kewenangan masing-masing.

IKA PMII Sulteng menyerukan reformasi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk menciptakan keadilan fiskal bagi daerah penghasil nikel, menyoroti ketimpangan kontribusi dan penerimaan.

Kanwil DJP Sulselbartra mencatat capaian penerimaan pajak Sulsel sebesar Rp4,23 triliun per Mei 2026, menunjukkan pertumbuhan positif dan melampaui target. Simak detail pendorongnya.

Anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah, menyerukan kepada masyarakat Banyumas dan Cilacap untuk aktif mendukung Pembangunan Berwawasan Lingkungan demi keberlanjutan alam dan kesejahteraan bersama.

Pemkab Aceh Barat melarang sistem 'Ring 1' dalam rekrutmen tenaga kerja perusahaan tambang. Ini demi transparansi, keadilan, dan memprioritaskan SDM lokal, mengoptimalkan potensi putra-putri daerah Aceh Barat.

Ketika industri manufaktur, farmasi, dan otomotif menghadapi lonjakan biaya produksi, sektor-sektor ini justru memperoleh keuntungan dari selisih kurs.

Dari sisi permintaan, sekitar 50% konsumsi timah global masih ditopang oleh segmen solder yang berkaitan erat dengan industri semikonduktor dan elektronik.