Teddy Minahasa Ditangkap

Penegasan itu disampaikan Karyoto dalam agenda pemusnahan barang bukti puluhan kilogram narkoba berbagai jenis hasil pengungkapan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dan Polres Jajaran.

Mantan Kapolda Sumber Irjen Teddy Minahasa resmi melawan Polri. Teddy mengirim surat banding setelah dipecat lantaran terlibat kasus peredaran narkoba.

Polri memastikan bakal melakukan sidang etik terhadap AKBP Dody Prawiranegara. Mantan anak buah Teddy Minahasa ini divonis 17 tahun penjara terkait kasus peredaran lima kilogram sabu.

Tidak tergambar jelas suasa di dalam ruangan tersebut. Lantaran sidang yang dipimpin Ketua Komisi Komjen Pol Wahyu Widada (Kabaintelkam Polri), Wakil Ketua Komisi Irjen Pol Tornagogo Sihombing (Wairwasum Polri) digelar secara tertutup.

Hasil sidang etik Komisi Kode Etik Polri (KKEP) sebelumnya memutuskan mantan Kapolda Sumatera Barat (Sumbar), Irjen Pol Teddy Minahasa Putra dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias dipecat karena melanggar etik.

Irjen Teddy dipecat karena terbukti melanggar etik terlibat kasus narkoba.

13 Jam Disidang, Teddy Minahasa Resmi Dipecat Tidak Hormat dari Polri. Mantan Kapolda Sumatera Barat (Sumbar), Irjen Pol Teddy Minahasa resmi dipecat secara tidak hormat dari Polri karena melanggar etik. Teddy dinilai telah melakukan perbuatan tercela karena memerintahkan anak buahnya untuk mengganti sabu dengan tawas.

Ramadhan menyampaikan, Teddy dinilai telah melakukan perbuatan tercela karena memerintahkan anak buahnya, mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara untuk mengganti sabu dengan tawas.

Menurut Anthony, sidang etik biasanya menunggu hasil putusan pidana kasus peredaran narkoba berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Sidang dimulai dari pembacaan persangkaan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan terduga pelanggar, pembacaan tuntutan, pembacaan nota pembelaan; dan pembacaan Putusan.

Mabes Polri menggelar sidang kode etik Irjen Teddy Minahasa usai vonis seumur hidup penjara oleh PN Jakarta Barat. Mantan Kapolda Sumatera Barat itu terjerat kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu. Sidang etik dipimpin oleh Kabaintelkam Polri Komjen Wahyu Widada.

Selain Dody, jaksa juga mengajukan banding terhadap vonis seumur hidup terhadap mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa.

Kabagpenum Div Humas Polri, Kombes Nurul Azizah mengatakan, saat ini pihaknya tengah menunggu proses inkrah perkara yang melibatkan jenderal bintang dua tersebut.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menilai Mabes Polri seharusnya sudah mempunyai landasan untuk segera menggelar sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP). Dirinya bahkan mendesak Polri agar Teddy dijatuhi hukuman maksimal Mabes Polri.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah merampungkan seluruh perkara peredaran narkoba melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Namun Teddy Minahasa masih belum masih menjalani proses sidang etik dan profesi Polri.

Linda sebelumnya divonis 17 tahun penjara dan Syamsul 15 tahun penjara.

Reaksi AKBP Dody Tak Terima Divonis 17 Tahun Penjara di Kasus Narkoba Teddy Minahasa. Majelis hakim menjatuhkan vonis 17 tahun penjara kepada Dody yang dinyatakan bersalah dalam kasus narkoba eks Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa. Dody yang tak terima dengan vonis hakim mengatakan akan mengajukan banding.

Eks Kapolsek Kalibaru Divonis 17 Tahun Bui & Denda Rp2 M Terkait Kasus Teddy Minahasa. Mantan Kapolsek Kalibaru, Kompol Kasranto divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat mendekam penjara selama 17 tahun. Kasranto dihukum lantaran telah melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu.

Ekspresi Linda Divonis 17 Tahun Penjara Terkait Kasus Narkoba Teddy Minahasa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan hukuman penjara selama 17 tahun kepada Linda yang menjadi perantara peredaran narkoba jenis sabu-sabu lima kilogram yang melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa.

Tuntutan penjara itu berdasarkan dakwaan Pasal 114 ayat 2 subsider Pasal 112 ayat 2 juncto Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.