Pemprov Jabar

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemajuan Kebudayaan Jabar kini memasuki finalisasi, menandai keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melestarikan budaya dan memperkuat identitas bangsa.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bergerak cepat menangani dampak Penanganan Longsor Bogor di sejumlah titik krusial sekaligus mengantisipasi potensi bencana serupa demi keselamatan warga dan kelancaran mobilitas.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) XIII untuk menelaah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025, memastikan akuntabilitas kinerja Pemprov Jabar.

Komisi IV DPRD Jabar mendesak percepatan pembangunan Jembatan Cijati-Kadupandak di Cianjur agar rampung pada 2027. Proyek ini diharapkan mendongkrak perekonomian dan IPM masyarakat di dua kecamatan penghasil pertanian terbesar.

DPRD Jawa Barat mengingatkan Pemprov Jabar agar pembentukan Superholding Sanggabuana tidak membebani BUMD yang sudah sehat. Bagaimana strategi Pemprov Jabar memastikan efisiensi dan manfaat bagi masyarakat?

Kebijakan diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 10% dari Pemprov Jabar selama Lebaran 2026 berhasil mendongkrak pendapatan daerah secara signifikan, mendapat apresiasi DPRD Jabar.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan Diskon Pajak Kendaraan Jabar sebesar 10 persen khusus pembayaran online selama libur Idul Fitri 1447 H. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk meringankan beban Anda!

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan Kompensasi Penyapu Koin Mudik sebesar Rp50 ribu per hari di Jembatan Sewo, Indramayu-Subang, demi kelancaran arus Lebaran 2026. Kebijakan ini diharapkan dapat menghentikan aktivitas pengumpulan koin di jalan dan

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memberikan apresiasi tinggi terhadap program kompensasi becak yang digagas Pemprov Jabar, dinilai efektif menjaga kelancaran arus mudik Lebaran 2026 dan memberikan dukungan kepada pengemudi becak.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memulai Program Mudik Gratis 2026, memberangkatkan ribuan warga di gelombang pertama. Simak bagaimana program ini meringankan beban dan menjamin keselamatan pemudik jelang Idul Fitri.

Kawasan Rebana diproyeksikan menjadi pusat Rebana Cetak Perawat Bersertifikat, menyiapkan tenaga profesional untuk pasar global dan domestik, sekaligus meningkatkan status pekerja migran Indonesia.

Tim DVI terus berupaya mengidentifikasi korban Longsor Jawa Barat di Cisarua, Bandung Barat, sementara puluhan warga masih dinyatakan hilang dan bantuan terus disalurkan.

Komisi III DPRD Jawa Barat mendesak Pemerintah Provinsi segera mengambil kebijakan strategis untuk mengantisipasi penurunan nilai aset BIJB Kertajati yang terus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menepis kabar miring terkait ketiadaan anggaran untuk pembayaran Gaji PPPK Jabar paruh waktu, memastikan pencairan akan dilakukan awal Februari 2026.

Dedi Mulyadi membantah jual saham BIJB Kertajati. Ia justru tawarkan skema ruislag aset strategis dengan pemerintah pusat, demi efisiensi dan pengembangan daerah.

Pemprov Jabar berkomitmen menyukseskan Pilkades Digital Kabupaten Bekasi 2026. Dengan persiapan matang, pemilihan serentak ini diharapkan transparan dan partisipatif, meski ada tantangan literasi digital.

Komisi I DPRD Jawa Barat mengevaluasi kebijakan moratorium izin pembangunan perumahan baru, mencari titik temu antara keberlanjutan sektor properti dan upaya mitigasi bencana di wilayah Jabar.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memulai penyaluran kompensasi bagi warga terdampak penutupan aktivitas tambang di Bogor secara bertahap, dengan fokus awal pada penerima yang belum pernah mendapat bantuan. Pembayaran kompensasi warga terdampak tambang Bogor

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengoperasikan Sekolah Maung Jabar di Purwakarta mulai tahun ajaran 2026/2027, fokus mencetak talenta profesional di berbagai bidang strategis.

Pemerintah Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat menyusun skema transisi untuk membuka kembali secara terbatas aktivitas tambang Bogor Barat, setelah sebelumnya ditutup oleh Gubernur Dedi Mulyadi, demi menjaga keseimbangan ekonomi dan lingkungan.