Otonomi Daerah

Ia menyebut tiga poin penting menjadi perhatian utama pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program nasional.

Penilaian ini mengacu pada Keputusan Mendagri Nomor 100.2.7-739 Tahun 2026, berdasarkan laporan dan indikator kinerja pemerintah daerah secara nasional.

Pemerintah Kabupaten Sleman sukses menggelar Rakor Pemkab Sleman Kemendagri untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memastikan penyajian data yang akurat, menarik perhatian pembaca.

Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta instruksikan OPD sajikan data akurat untuk LPPD Bangli 2025. Tujuannya, raih peringkat tertinggi EPPD 2024 dan penuhi kewajiban konstitusional.

Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) resmi mengesahkan tujuh Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) di Jayapura, langkah strategis untuk memperkuat otonomi daerah dan kepastian hukum.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terus memperkuat pengamanan aset daerah, khususnya aset tanah, guna mendukung kelancaran pembangunan dan mencegah persoalan hukum di masa depan. Langkah ini menjadi prioritas mengingat minimnya kepemilikan aset daerah sejak.

BPK Kalteng menekankan pentingnya peningkatan kemandirian fiskal daerah agar pemerintah daerah lebih akuntabel dan transparan, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, demi kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Kalimantan Barat menyatakan dukungan 1.000% untuk pembentukan Provinsi Kapuas Raya, melihatnya sebagai solusi pemerataan pembangunan dan percepatan ekonomi di wilayah pedalaman yang luas.

Muskomwil II Apeksi Sumbagsel akan digelar di Kota Jambi, membahas efisiensi anggaran daerah serta program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP), menarik perhatian para Wali Kota se-Sumbagsel.

Badan Pengkajian MPR menggelar FGD membahas isu krusial seputar Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Diskusi menyoroti relevansi UUD 1945, dualisme desa, hingga ongkos politik Pilkada, serta urgensi kemauan politik.

Kemendagri dan Kemenkumham berkolaborasi erat dalam harmonisasi produk hukum daerah. Apa dampak positifnya bagi implementasi program pemerintah pusat dan inovasi di daerah?

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong aparatur Pemda manfaatkan pelatihan dari Australia untuk peningkatan kualitas kebijakan publik, demi pelayanan prima.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya Kepemimpinan Daerah Bertanggung Jawab bagi 552 pemimpin di Indonesia. Simak bagaimana mereka didorong berinovasi demi kepentingan publik.

Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya Kewenangan Kepala Daerah digunakan demi kepentingan rakyat, mendorong inovasi, dan mengingatkan risiko penyalahgunaan wewenang.

Sebanyak 493 daerah di Indonesia masih memiliki kapasitas fiskal lemah. Temukan bagaimana Kemandirian Fiskal Daerah menjadi kunci menghadapi tantangan pengurangan transfer pusat dan mengoptimalkan potensi lokal.

Wakil Menteri Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah mencari sumber pendanaan alternatif. Ini penting untuk memperkuat Kemandirian Fiskal Daerah yang masih lemah di sebagian besar wilayah. Bagaimana caranya?

Rakornas ini menjadi forum untuk menyamakan persepsi terkait mekanisme pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas.

Kemendagri berharap sinergi antara pemerintah pusat & daerah semakin kuat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung visi besar Indonesia Emas 2045.

300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran

Anggota Baleg DPR dari PKS Mardani Ali Sera mengingatkan konsep kawasan aglomerasi dalam draf Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta