Wacana Wapres Pimpin Kawasan Aglomerasi di RUU DKJ, PKS: Jangan Menerobos Aturan Otonomi Daerah

“Saya melihat hati-hati dengan DIM 31 karena ini bisa mencederai prinsip otonomi daerah bahwa benar kita sayang Jakarta, benar kita ingin Jakarta tidak jadi ibu kota tapi tetap jadi kota dengan competitiveness yang tinggi, fasilitasnya kelas satu, tetapi tetap tidak boleh menerobos aturan daerah otonomi masing-masing,” kata Mardani dalam rapat panitia kerja (panja) untuk membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU DKJ di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta dilansir Antara, Kamis (14/3).

Dia mengingatkan kawasan aglomerasi tidak dapat mengatur wilayah-wilayah yang menjadi bagian di dalamnya, melainkan hanya bisa mengatur hubungan fungsionalnya untuk meningkatkan Jakarta menjadi kota global.

“Tiap every single of kota/kabupaten punya independensi sendiri, enggak boleh Bekasi diatur oleh aglomerasi, tidak ada. Urusannya adalah bagaimana kawasan sekelilingnya itu bisa betul-betul bersinergi, berkolaborasi dengan tetap menjaga independensi tiap kota/kabupaten di sekitar Jakarta,” katanya.

Senada dengan Mardani, anggota Baleg DPR RI Darmadi Durianto juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap definisi kawasan aglomerasi dalam draf RUU DKJ usul DPR RI.

“Dari definisi ini saya melihat bahwa ada kata yang cukup berbahaya yaitu kata menyatukan dalam konteks mengintegrasikan karena pengertian mengintegrasikan itu berarti ada pembauran sehingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat, utuh atau bulat, menyatukan sehingga utuh atau bulat, ini berbahaya sekali untuk kepentingan nasional,” kata Darmadi.

Dalam draf RUU DKJ usul DPR RI disebutkan bahwa, ”Kawasan aglomerasi adalah kawasan perkotaan dalam konteks perencanaan wilayah yang menyatukan pengelolaan beberapa daerah kota dan kabupaten dengan kota induknya sekalipun berbeda dari sisi administrasi sebagai satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional berskala global yang mengintegrasikan tata kelola pemerintahan, industri, perdagangan, transportasi terpadu, dan di bidang strategis lainnya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan nasional”.