Nadiem Makarim

JPU mengimbau masyarakat agar tak bentuk opini tidak berdasar di luar fakta-fakta yang terungkap selama persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook.

Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook dan CDM dengan nilai kerugian negara triliunan rupiah.

Jaksa menilai Nadiem tidak dapat membuktikan sumber pendapatan uang dan peningkatan harta kekayaan pada tahun 2022.

Nadiem sebelumnya dituntut penjara 18 tahun dan denda Rp1 miliar serta pidana tambahan dengan membayar uang pengganti hingga Rp5,2 triliun.

JPU menuntut Nadiem hukum pidana penjara 18 tahun dan denda Rp1 miliar. Selain itu, ada pidana tambahan dengan membayar uang pengganti hingga Rp5,2 triliun.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa mantan Mendikbudristek tersebut bersalah.

Atribut gelang detektor tersebut dipakai sebagai alat untuk melacak keberadaannya selama menjadi tahanan rumah sejak Selasa (12/5).

Nadiem bercerita, saat hendak pergi ke sidang hari ini, anaknya yang berumur satu tahun menangis. Secara terpaksa, Nadiem harus melepaskannya.

Nadiem yang didampingi istrinya, Franka Makarim disambut sejumlah pengemudi ojek online dari Gojek, perusahaan start up rintisan yang didirikan Nadiem.

Selain itu, Ibam mengaku bahwa dirinya belakangan ini sering melakukan salat tahajud guna kelancaran proses sidangnya.

Karena Nadiem Makarim tidak hadir, sidang yang seharusnya mendengarkan keterangan saksi ahli terpaksa ditunda untuk waktu yang belum ditentukan.

Pakar hukum pidana menilai tindakan penasihat hukum Nadiem Makarim yang absen dari persidangan kasus dugaan korupsi Chromebook dapat dikategorikan sebagai contempt of court, menghambat jalannya proses hukum.

Juru Bicara PN Jakarta Pusat Firman Akbar mengatakan pelaporan tim advokat tersebut berkaitan dengan substansi perkara yang masih dalam proses pemeriksaan.

Kesaksian para guru adalah bukti konkret bahwa digitalisasi pendidikan telah menjangkau akar rumput.

Ketua Tim Pengacara Nadiem Ari Yusuf mengungkapkan bahwa kliennya mengalami perlakuan yang tidak adil dalam sidang terkait pengadaan Chromebook.

Ibam dituntut dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis, 16 April 2026.

Dalam pernyataannya, Nadiem menyinggung cara kepemimpinannya yang mungkin dianggap terlalu berani dan tidak mempertimbangkan etika birokrasi.

Ketua Majelis Hakim Purwanto S Abdullah mengatakan, ada sejumlah ketentuan yang wajib dipatuhi Nadiem apabila permohonannya dikabulkan.

Setiap terdakwa memiliki hak untuk membela diri dalam persidangan. Namun ia menilai paparan jaksa penuntut umum dalam sidang telah mengurai rangkaian peristiwa

Nadiem menolak tuduhan bahwa ia bersekongkol dengan para terdakwa, seperti yang tercantum dalam Pasal 55.