Korupsi Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan bahwa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas awalnya membagi kuota haji tambahan 2024 sesuai Undang-Undang, sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan ditahan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya pertemuan antara Fuad Hasan dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait pembahasan kuota haji tambahan 2024, di tengah kasus korupsi yang sedang diusut KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perpanjang pencekalan Fuad Hasan Masyhur, pemilik Maktour, ke luar negeri, mengikuti ketentuan KUHAP baru yang hanya membolehkan pencekalan terhadap tersangka atau terdakwa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini hanya dapat mencegah tersangka bepergian ke luar negeri sesuai Aturan Pencegahan KPK terbaru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Perubahan ini berdampak signifikan pada penanganan kasus k

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memberikan kesaksian penting di KPK terkait kasus kuota haji yang menyeret namanya dan mantan staf khusus, Ishfah Abidil Aziz. Kasus ini diduga merugikan negara hingga triliunan rupiah dan menjadi sorotan publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex terkait perhitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, membuat publik penasaran sejauh mana keterlibatannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa sejumlah pihak, termasuk Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Menpora Dito Ariotedjo sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji tahun 2023–2024, yang telah merugikan negara triliunan rupiah.

Mantan Menpora Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji 2023-2024, menimbulkan pertanyaan terkait keterlibatannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya aliran dana dari biro penyelenggara haji khusus (PIHK) kepada Ketua Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup PBNU Aizzudin Abdurrahman, memperdalam penyelidikan kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji...

KPK serius menelusuri dugaan korupsi haji Kemenag 2023-2024, fokus pada pemesanan akomodasi via asosiasi. Terindikasi kerugian negara triliunan rupiah, siapa saja yang terlibat?

KPK tengah mengusut modus biro haji tak terdaftar yang berhasil memberangkatkan jemaah haji khusus 2024. Penyelidikan ini bagian dari kasus dugaan korupsi kuota haji yang rugikan negara triliunan rupiah.

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak meninjau aset perhajian di Asrama Haji Indramayu, menemukan proyek mangkrak dan menegaskan tidak ada korupsi jelang peralihan ke Kemenhaj.

KPK semakin serius mendalami kasus dugaan korupsi kuota haji khusus tambahan 2024. Sejumlah biro perjalanan haji di Jatim diperiksa terkait pembayaran kuota, mengungkap potensi kerugian negara.

KPK mengungkap fakta mengejutkan dalam kasus kuota haji 2023-2024, di mana hanya ada satu pengumpul utama uang dari biro perjalanan yang disetorkan bertingkat ke oknum Kemenag.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief diperiksa KPK selama 11 jam terkait dugaan korupsi dan regulasi dalam Penyelidikan Haji KPK tahun 2023-2024. Ada apa di balik pemeriksaan maraton ini?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyiapkan pengumuman tersangka dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024. Kasus kuota haji ini disinyalir merugikan negara triliunan rupiah dan publik menanti siapa yang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan penjualan Kuota Haji Khusus antar biro perjalanan, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp1 triliun. Simak detail investigasinya!

A'wan PBNU mendesak KPK segera menetapkan tersangka dalam Kasus Kuota Haji 2023-2024 yang merugikan negara Rp1 triliun, khawatir reputasi NU rusak dan internal resah.

Pemeriksaan terhadap Hasan menjadi titik penting untuk mengungkap jumlah porsi jemaah yang dibagikan dari kuota tambahan tersebut.