Bpjs Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Banten memperkuat **Kerja Sama BPJS Ketenagakerjaan Kejaksaan** Tinggi Banten untuk penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara, demi mewujudkan kesejahteraan pekerja di wilayah Banten.

Pemkab Rejang Lebong mengalokasikan anggaran Rp270 juta untuk membiayai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi 2.686 pekerja rentan, sebuah langkah signifikan menuju Universal Coverage Jamsostek 2026.

Pemerintah Kota Palu mengalokasikan lebih dari Rp3 miliar untuk perlindungan pekerja rentan Palu melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, menargetkan 30 ribu lebih pekerja untuk tahun 2026.

Anggota DPR mengusulkan pembiayaan iuran jaminan pekerja miskin melalui hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan, sebuah langkah konkret untuk perlindungan tanpa membebani APBN.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menindak tegas perusahaan perkebunan di Panton Reue yang telat membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada ratusan buruh, mewajibkan pembayaran denda keterlambatan THR Aceh Barat sebesar 5 persen.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menyerap aspirasi penghuni Griya Pekerja BPJS Ketenagakerjaan di Batam, menegaskan komitmen penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi pekerja.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor segera mengirimkan tim untuk menginvestigasi dugaan belum dibayarkannya gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) pekerja PT Hillcon Jaya Shakti, sebuah kasus yang mencuat di Morowali Utara dan melibatkan

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Delta Mas gencar menyasar ekosistem desa untuk perluasan cakupan kepesertaan, demi mewujudkan perlindungan semesta bagi pekerja informal.

BPJS Ketenagakerjaan hadir menjamin seluruh biaya perawatan atlet pencak silat Affandi Naufal yang mengalami kecelakaan kerja, menegaskan komitmen perlindungan bagi pekerja dan atlet.

Pemerintah Kabupaten Sleman terus memperluas cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan demi melindungi pekerja rentan dan meningkatkan produktivitas, dengan target capaian yang ambisius hingga 2027.

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sorong menyalurkan total Jaminan Kematian (JKM) senilai Rp164 juta kepada empat ahli waris, menegaskan komitmen perlindungan pekerja dan keluarganya.

Kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sampit dan Baznas Kotim hadirkan perlindungan pekerja rentan di Kalimantan Tengah, memastikan jaminan sosial bagi mereka yang paling membutuhkan.

BPJS Ketenagakerjaan Cikarang gencar merangkul pekerja rentan desa di Kabupaten Bekasi. Upaya jemput bola ini memastikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan, mewujudkan cakupan universal di wilayah tersebut.

Pemerintah Kota Jambi menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan Kesejahteraan Marbot Jambi dan petugas keagamaan dengan memfasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, menjamin perlindungan sosial yang lebih baik.

Pemerintah Kabupaten Banyumas memperluas program jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan, menegaskan komitmennya melindungi pekerja berisiko dan menjamin akses medis, sebuah langkah krusial bagi Jaminan Sosial Banyumas.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah serius menjamin kesejahteraan pemuka agama melalui program Perlindungan Jamsostek, memastikan mereka terlindungi dari risiko kerja dan kematian.

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan melindungi 24 ribu pekerja rentan Raja Ampat. Inisiatif ini memberikan kepastian jaminan sosial, mencegah beban ekonomi baru bagi keluarga.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya Peningkatan Kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan oleh direksi baru untuk menjamin kesejahteraan rakyat.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk fokus pada **peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan**, khususnya di sektor informal dan pekerja migran, demi produktivitas dan d

Saiful Hidayat, Direktur Utama baru BPJS Ketenagakerjaan, meluncurkan strategi 3C untuk lima tahun ke depan, bertekad memperluas cakupan kepesertaan bagi pekerja informal dan migran, sekaligus meningkatkan kualitas layanan dan kredibilitas institusi.