Pemkot Sorong dan BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Jaminan Sosial Sorong bagi Puluhan Ribu Pekerja

Pemerintah Kota Sorong dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sorong telah meneken nota kesepahaman penting. Kerja sama ini bertujuan memperkuat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah tersebut. Penandatanganan dilakukan pada Kamis (12/2) di Kantor Wali Kota Sorong.

Inisiatif ini akan mencakup sekitar 69 ribu peserta, termasuk pekerja rentan seperti ketua RT/RW, tenaga honorer, dan tenaga pendidik. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mendukung program nasional BPJS Ketenagakerjaan. Wali Kota Sorong Septinus Lobat menyatakan dukungan penuh atas program ini.

Program jaminan sosial sangat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat, khususnya para pekerja rentan. Diharapkan kerja sama ini dapat meningkatkan kesejahteraan serta memberikan rasa aman dalam bekerja. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro turut hadir dalam momen penting ini.

Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, menegaskan bahwa program BPJS Ketenagakerjaan adalah inisiatif nasional. Oleh karena itu, program ini patut mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah setempat. Pemkot Sorong selama ini telah konsisten mendukung program jaminan sosial ini.

Dukungan tersebut didasari oleh manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Terutama bagi pekerja rentan yang kerap menghadapi risiko pekerjaan. Program ini memberikan kepastian perlindungan bagi mereka yang selama ini bekerja tanpa jaminan sosial.

Septinus Lobat juga menyoroti perlindungan bagi RT dan RW sebagai bentuk bantuan pemerintah daerah. “Dengan itu, apabila terjadi kecelakaan kerja atau risiko meninggal dunia, mereka sudah memiliki jaminan. Ini sangat membantu kami sebagai pemerintah daerah,” ujarnya. Mereka belum menerima insentif dari pemerintah kota, sehingga jaminan sosial menjadi sangat krusial.

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, sekitar 69 ribu peserta di Kota Sorong telah terdaftar dalam program tersebut. Jumlah ini termasuk 1.031 ketua RT dan RW yang kini menikmati perlindungan jaminan sosial. Cakupan ini menunjukkan komitmen terhadap perlindungan pekerja di berbagai sektor.

Perlindungan ini mencakup berbagai risiko yang mungkin dihadapi pekerja dalam menjalankan tugasnya. Hal ini sangat membantu pemerintah daerah dalam memberikan rasa aman kepada warganya. Program ini dirancang untuk memberikan jaring pengaman sosial yang kuat.

Sebagai bukti nyata manfaat program, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro menyerahkan klaim secara simbolis. Pembayaran klaim program BPJS Ketenagakerjaan periode 2025 di Kota Sorong mencapai Rp71.549.275.792. Jumlah tersebut diserahkan untuk 4.949 kasus yang telah diajukan.

Wali Kota Septinus Lobat berharap kerja sama ini akan memperluas cakupan perlindungan. “Dia berharap, melalui kerja sama itu, semakin banyak pekerja rentan di daerah tersebut yang terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan rasa aman dalam bekerja.” Ini akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Program ini juga diharapkan dapat menumbuhkan rasa aman yang lebih besar dalam bekerja. Ketika pekerja merasa terlindungi, mereka dapat fokus pada pekerjaan mereka dengan lebih baik. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan produktivitas dan stabilitas ekonomi lokal.

Penandatanganan nota kesepahaman ini turut disaksikan Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Banuspa Kuncoro Budi Winarno serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Sorong. Ini menandakan dukungan kolektif dari berbagai pihak dalam mewujudkan perlindungan sosial yang komprehensif.

Sumber: AntaraNews