Apbd

Pemerintah Kabupaten Majalengka fokus pada pembangunan akses jalan menuju Sekolah Rakyat. Langkah ini diambil untuk mendukung penuh pengembangan pendidikan dan kualitas SDM di daerah.

Pemkab Rejang Lebong mengalokasikan anggaran Rp270 juta untuk membiayai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi 2.686 pekerja rentan, sebuah langkah signifikan menuju Universal Coverage Jamsostek 2026.

Pemerintah Kota Bengkulu menetapkan target ambisius untuk menekan rasio belanja pegawai hingga maksimal 30 persen dari APBD pada tahun 2027, sebuah langkah strategis untuk memenuhi regulasi pusat dan menjaga kesehatan fiskal daerah.

Mendagri menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam menilai kemajuan suatu daerah.

Pembangunan Masjid Agung Bengkulu Tengah terus berlanjut, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga akan dilengkapi fasilitas ruang UMKM dan area bermain anak. Simak konsep modern multifungsi yang akan menjadi ikon baru daerah ini.

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memastikan layanan kesehatan bagi masyarakat tetap optimal di tengah rencana evaluasi pengalihan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk warga miskin, namun kebijakan ini menuai kritik tajam.

Wiyagus juga memberikan apresiasi terhadap capaian ekonomi Jabar sepanjang 2025 yang tumbuh sebesar 5,32 persen, melampaui rata-rata nasional.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengusulkan agar gaji PPPK diambil alih pemerintah pusat. Hal ini menyusul kebijakan pembatasan belanja pegawai daerah yang akan berlaku mulai tahun 2027.

Pemerintah Kota Samarinda secara tegas menolak rencana pengalihan beban iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) dari Pemprov Kalimantan Timur, menilai kebijakan ini tidak adil dan akan menyulit

Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengalokasikan Rp7,2 miliar untuk Pembangunan Jembatan Junjung yang patah, demi memulihkan akses vital warga dan mempercepat mobilitas di wilayah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Bandung mengambil langkah progresif dengan menyiapkan THR PPPK paruh waktu bagi guru, sembari menanti regulasi resmi dari MenPAN-RB untuk kepastian status mereka.

Salah satunya, pembangunan Taman Bendera Pusaka yang akan diresmikan pada Maret 2026.

Pemkab Bandung mendesak Kemendikdasmen untuk memperjelas regulasi BOSP terkait pembayaran gaji guru paruh waktu, menyusul tekanan fiskal daerah yang signifikan. Bagaimana nasib ribuan guru honorer?

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki dampak luas, tidak hanya pada kesehatan anak, tetapi juga menggerakkan perekonomian dan pendidikan. Simak bagaimana pemerintah daerah berperan aktif dalam imple

Pemprov Kalbar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional untuk memperkuat kualitas perencanaan dan pelaporan, demi raih insentif pusat.

Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan permohonan maaf dan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai penonaktifan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, menegaskan tidak ada instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Pemprov Jatim memastikan pengawasan dana hibah dilakukan berlapis, mulai dari tahap pengusulan hingga pertanggungjawaban, untuk mencegah penyalahgunaan dan praktik korupsi.

Pemerintah Kota Mataram serius melakukan Integrasi Data BPJS Mataram dengan surat kematian untuk mencegah kerugian daerah dan memastikan alokasi anggaran jaminan kesehatan tepat sasaran.

Mendagri Tito menegaskan APBD sangat berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi. Polri jangan boros belanja. Perjalanan dinas cukup 2 kali.

DPRD Situbondo mendesak pemerintah daerah segera menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2027 yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, dengan fokus utama pada belanja modal.