Trivia MoU Helsinki: Komnas HAM Pusat Peringatan HAM Internasional 2025 di Aceh

Komnas HAM RI akan memusatkan Peringatan HAM Internasional 2025 di Aceh, sekaligus menandai 20 tahun MoU Helsinki. Apa saja agenda utamanya?

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI telah mengumumkan rencana besar untuk memusatkan Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional tahun 2025 di Banda Aceh. Keputusan ini bukan tanpa alasan, mengingat momentum penting yang bertepatan dengan peringatan 20 tahun penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki, sebuah tonggak sejarah perdamaian di Aceh. Acara berskala nasional dan internasional ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 9 hingga 10 Desember 2025, dengan harapan dapat memperkuat komitmen terhadap HAM dan merawat perdamaian yang telah terjalin.

Koordinator Sub Komisi Pemajuan HAM Komnas HAM RI, Atnike Nova Sigiro, mengungkapkan bahwa pemilihan Banda Aceh sebagai tuan rumah merupakan bagian dari ikhtiar untuk menunjukkan kepada dunia keberhasilan Aceh dalam merawat perdamaian. Pertemuan dengan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, telah dilakukan untuk membahas dukungan penuh dari pemerintah daerah. Inisiatif ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang peringatan, tetapi juga platform untuk refleksi dan edukasi mengenai pentingnya HAM dalam konteks perdamaian berkelanjutan.

Berbagai kegiatan telah dirancang untuk memeriahkan Peringatan HAM Internasional di Aceh ini, mencakup seminar, workshop, pertunjukan kebudayaan, hingga kunjungan ke situs-situs bersejarah di Kota Banda Aceh. Partisipasi aktif dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah Aceh, lembaga internasional, hingga kelompok masyarakat sipil seperti tokoh agama, akademisi, CSO, dan kelompok perempuan, akan menjadi kunci sukses acara ini. Komnas HAM juga berencana mengajak kementerian dan lembaga di tingkat nasional untuk turut serta, memperkuat sinergi dalam pemajuan HAM.

Merawat Perdamaian Aceh: Momentum 20 Tahun MoU Helsinki

Pemilihan Aceh sebagai lokasi Peringatan HAM Internasional 2025 memiliki makna mendalam, terutama dalam konteks 20 tahun perdamaian pasca-MoU Helsinki. Perjanjian yang ditandatangani pada tahun 2005 tersebut telah membawa Aceh menuju era baru yang damai dan sejahtera. Komnas HAM melihat Aceh sebagai contoh nyata bagaimana sebuah konflik dapat diselesaikan melalui dialog dan komitmen terhadap kemanusiaan. Ini adalah pelajaran berharga bagi Indonesia dan dunia.

Atnike Nova Sigiro menegaskan bahwa tujuan utama dari Peringatan HAM Internasional di Aceh ini adalah untuk memastikan perdamaian terus berlanjut dan masyarakat Aceh semakin sejahtera. Keberhasilan Aceh dalam menjaga perdamaian selama dua dekade menjadi inspirasi. Melalui acara ini, Komnas HAM berharap dapat menyoroti pentingnya menjaga hak asasi manusia sebagai fondasi utama bagi perdamaian yang abadi dan pembangunan yang inklusif di seluruh wilayah Indonesia.

Acara ini juga akan menjadi kesempatan untuk menguatkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Keterlibatan perwakilan lembaga internasional, serta berbagai elemen masyarakat lokal, menunjukkan komitmen Komnas HAM dalam membangun kesadaran kolektif. Semua pihak diajak untuk berkontribusi dalam upaya merawat perdamaian yang telah dicapai, serta memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu senantiasa terlindungi dan dihormati.

Dukungan Penuh Pemerintah Aceh dan Agenda Kolaborasi

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyambut baik inisiatif Komnas HAM untuk menyelenggarakan Peringatan HAM Internasional di Banda Aceh. Ia menegaskan dukungan penuh dari Pemerintah Aceh, terutama karena acara ini sangat berkaitan dengan upaya merawat perdamaian yang telah dirintis. Fadhlullah bahkan menyebutkan bahwa Badan Reintegrasi Aceh (BRA) kemungkinan akan menjadi sektor utama yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan ini, menunjukkan keseriusan Pemprov Aceh.

Fadhlullah berharap kegiatan ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif yang luas, mengingat partisipasi dari perwakilan nasional hingga lembaga internasional. Pemerintah Aceh siap menyediakan tempat yang representatif dan mendukung segala kebutuhan logistik. Keterlibatan pemerintah daerah ini sangat krusial untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan seluruh rangkaian acara, yang diharapkan dapat menjadi sorotan global.

Kepala Sekretariat Komnas HAM RI, Sepriady Utama, menambahkan bahwa secara garis besar, tema utama yang diangkat dalam Peringatan HAM Internasional ini adalah "Merawat Perdamaian Aceh". Lebih dari itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik, memperkuat kolaborasi, dan mendorong terwujudnya penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh. Ini merupakan langkah progresif dalam memastikan keadilan dan hak asasi manusia bagi seluruh warga Aceh.

Sumber: AntaraNews