TKN memahami bila indeks korupsi versi Indonesian Corruption Watch (ICW) masih tinggi.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Erwin Aksa menyebut, pihaknya lebih memilih pendekatan pencegahan korupsi jika menang Pilpres 2024. Dia menilai, KPK bukan hanya lembaga untuk menindak, namun juga mencegah korupsi.
Erwin sekaligus menanggapi janji cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang bakal mengembalikan Undang-undang KPK lewat Perppu jika menang di Pilpres 2024.
"Bagi kami keadilan, hukum itu transparan. Bagi kami pencegahan lebih penting dibanding penegakannya. Karena kita ingin pencegahannya dipertinggi, investasi pencegahannya dipertinggi, makanya KPK perlu berfungsi sebagai alat pencegahan, harus tansparan juga," kata Erwin di Fanta Headquarters, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/12).
Politikis Golkar ini memahami bila indeks korupsi versi Indonesian Corruption Watch (ICW) masih tinggi. Namun, data ICW berbeda dengan penilaian masyarakat.
Menurut Erwin, indeks persepsi korupsi yang dirasakan masyarakat lebih menyentuh langsung ke sektor kehidupan. .
"Jadi saya boleh berdebat bahwa persepsi publik tentang korupsi itu ada di depan mata dia. BLT enggak sampai, bansos enggak nyampai, PKH-nya ngga nyampai, jadi corruption," tukasnya.
Sebelumnya, calon wakil presiden RI (cawapres) dari Koalisi Perubahan Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan, sejatinya Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) harus dikembalikan ke versi sebelumnya.
Pernyataan itu disampaikan Cak Imin, saat hadir di acara Andalas Lawyer Club bertajuk bedah visi misi dan gagasan capres-cawapres di Universitas Andalas, Senin (4/12).
Kata dia, KPK jangan sampai menjadi lembaga yang justru diintervensi oleh pihak manapun.
"KPK harus dikembalikan ke UU aslinya, lembaga independen, mandiri, tdk boleh ada intervensi satu pun," kata Cak Imin di hadapan mahasiswa Unand.
Menurutnya, dalam mengembalikan UU KPK tersebut caranya tidak sulit. Cak Imin menegaskan, jika dirinya bersama Anies Baswedan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden maka akan segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).
Perppu itulah yang kata Cak Imin, akan menggantikan UU Nomor 19 tahun 2019 tentang pemberantasan korupsi menjadi UU sebelumnya.
"Caranya gampang. Begitu jadi presiden, langsung kita keluarkan perppu kembali ke UU asal KPK," beber dia.
Upaya tersebut disampaikan oleh Cak Imin, sebagai upaya untuk kembali menguatkan fungsi KPK sebagai lembaga anti-rasuah.
"Upaya kalau KPK sudah kuat, jangan dilemahkan," tegas Cak Imin.
TKN memahami bila indeks korupsi versi Indonesian Corruption Watch (ICW) masih tinggi.
Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengungkapkan ada 15 caleg eks napi korupsi
Baca Selengkapnya
Cak Imin menjelaskan, Indonesia mempunyai alam yang kaya raya dengan APBN yang besar.
Baca Selengkapnya
Seluruhnya sudah dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada PNS DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
Indeks persepsi korupsi di Indonesia berada di posisi 34, turun dari posisi 38 di 2015.
Baca Selengkapnya
Daftar para mantan koruptor manju sebagai calon anggota legislatif itu berdasarkan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW).
Baca Selengkapnya
KPK menyebut, Indonesia tak akan pernah bisa menjadi negara yang maju jika korupsi masih mendarah daging.
Baca Selengkapnya
Tak bisa dipungkiri, China merupakan negara mitra dagang terbesar Indonesia.
Baca Selengkapnya
Di sisi lain, Sigit menekankan, salah satu deklarasi yang diinisiasi Indonesia
Baca Selengkapnya
Anies mengatakan, Indonesia saat ini telah banyak dirusak oleh para koruptor culas.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi