Tito Sebut Pilkada Langsung Hambat Pembangunan, Ini Respons Demokrat

Menurut Tito, Pemilu langsung tidak menjamin pemimpin yang terpilih pasti bagus.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan penolakan tegas partainya terhadap wacana Pilkada dipilih DPRD, menekankan pentingnya mandat langsung rakyat untuk mencegah otoritarianisme dan korupsi.

Wacana Pilkada lewat DPRD berpotensi melahirkan pemimpin tanpa legitimasi kuat di mata publik dan menjauhkan masyarakat dari proses demokrasi, menurut pengamat politik.

Setelah dua dekade Pilkada langsung, wacana Pilkada tidak langsung kembali mengemuka sebagai langkah rasional untuk menata ulang demokrasi lokal Indonesia, mengatasi biaya politik tinggi dan polarisasi.

Guru Besar Unand Prof. Asrinaldi menilai sistem Pilkada Tertutup melalui DPRD tidak otomatis menjamin kepala daerah berkualitas, memicu perdebatan evaluasi mendalam.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tengah mengkaji usulan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD, menimbang aspirasi rakyat dan aspek konstitusional.

Meski PSU adalah mekanisme yang berjalan sesuai koridor tata penyelenggaraan Pemilu, namun mengganggu kelancaran tata kelola Pemda.

Mendagri Tito Karnavian sependapat dengan usulan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Mendagri Tito kemudian menyinggung ketidak harmonisan antara Gubernur dengan Wali Kota dan Bupati karena unsur politis

"Ini benar-benar memberikan kesimpulan yang sangat kuat, bahwa demokrasi mundur dan ini tidak boleh terjadi," kata Hamdan Zoelva.

Percepatan tersebut dinilai krusial agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang kini memasuki tahap pemulihan.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pemerintah secara konsisten melakukan pemantauan langsung ke lapangan.

Angka tersebut menunjukkan kondisi yang masih terkendali karena tetap berada dalam kisaran target pemerintah sebesar 1,5 persen hingga 3,5 persen.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menyodorkan dua langkah strategis untuk menekan angka belanja pegawai Kabupaten Bekasi yang kini menjadi sorotan nasional, demi menjaga stabilitas fiskal daerah.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk terus meningkatkan integritas penyelenggara pemilu, menekankan pentingnya pendekatan pencegahan guna meminimalkan pelanggaran etik dalam pesta demokr

Pemerintah sebelumnya telah menyiapkan penambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun bagi tiga provinsi terdampak.

Saat ini kasus tersebut masih berstatus penyelidikan. Oleh karena itu, ia belum membeberkan proses penyelidikan atas laporan dugaan tersebut.

Partai Demokrat mendukung langkah pemerintah Prabowo menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dampak perang AS-Iran dan ancaman global.

Menurut dia, Aldi Taher merupakan salah satu tokoh panutan masyarakat yang rendah hati kepada siapa pun.

Aldi Taher mengatakan, dirinya resmi bergabung ke Partai Demokrat. Ucapan ini pun langsung membuat AHY tertawa.

Herman menjelaskan bahwa Musda menjadi fondasi penting dalam meraih kemenangan sekaligus bagian dari proses demokrasi lima tahunan.

HY mengimbau seluruh kader Demokrat di setiap tingkatan untuk menjaga soliditas.