Tito Sebut Pilkada Langsung Hambat Pembangunan, Ini Respons Demokrat

Menurut Tito, Pemilu langsung tidak menjamin pemimpin yang terpilih pasti bagus.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan penolakan tegas partainya terhadap wacana Pilkada dipilih DPRD, menekankan pentingnya mandat langsung rakyat untuk mencegah otoritarianisme dan korupsi.

Wacana Pilkada lewat DPRD berpotensi melahirkan pemimpin tanpa legitimasi kuat di mata publik dan menjauhkan masyarakat dari proses demokrasi, menurut pengamat politik.

Setelah dua dekade Pilkada langsung, wacana Pilkada tidak langsung kembali mengemuka sebagai langkah rasional untuk menata ulang demokrasi lokal Indonesia, mengatasi biaya politik tinggi dan polarisasi.

Guru Besar Unand Prof. Asrinaldi menilai sistem Pilkada Tertutup melalui DPRD tidak otomatis menjamin kepala daerah berkualitas, memicu perdebatan evaluasi mendalam.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tengah mengkaji usulan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD, menimbang aspirasi rakyat dan aspek konstitusional.

Meski PSU adalah mekanisme yang berjalan sesuai koridor tata penyelenggaraan Pemilu, namun mengganggu kelancaran tata kelola Pemda.

Mendagri Tito Karnavian sependapat dengan usulan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Mendagri Tito kemudian menyinggung ketidak harmonisan antara Gubernur dengan Wali Kota dan Bupati karena unsur politis

"Ini benar-benar memberikan kesimpulan yang sangat kuat, bahwa demokrasi mundur dan ini tidak boleh terjadi," kata Hamdan Zoelva.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya Kompetisi Kepala Daerah sebagai kunci peningkatan kinerja pemerintah daerah, yang secara langsung berdampak pada pencapaian nasional dan kemajuan negara.

Tito Karnavian menegaskan, sebagai negara dengan jumlah pemerintah daerah yang banyak dan beragam, peningkatan kinerja daerah menjadi tantangan tersendiri.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, memperkuat Solidaritas Perantau Sumbagsel melalui Halalbihalal, bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menekankan urgensi Peningkatan Pelayanan Publik Daerah di seluruh Indonesia, mendorong reformasi menyeluruh demi efektivitas kebijakan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Satgas PRR mempercepat rehabilitasi sawah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Langkah ini krusial untuk menjamin pasokan beras, pemulihan petani, dan menjaga ketahanan pangan daerah.

Kehadiran hunian sementara pascabencana di Desa Tunyang, Bener Meriah, Aceh, berhasil mengembalikan senyum para penyintas. Bagaimana program ini mampu mengubah duka menjadi harapan?

Perlu perbaikan organisasi dan pencapaian target politik tetap harus ditingkatkan, khususnya menghadapi Pemilu 2029 dan berbagai kontestasi politik lainnya.

Menko Infrastruktur dan Pembangunan AHY menggelar AHY Baksos Paskah di Gereja Santo Andreas Kedoya, Jakarta Barat, membagikan sembako dan menegaskan komitmen pembangunan merata.

Tiga prajurit tersebut adalah Praka Farizal Rhomadhon, Kapten Inf Zulmi Aditya, dan Sertu Ikhwan.

Sahrin pun sepakat dengan pernyataan Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron yang menyebut Idulfitri menjadi momen baik untuk silaturahmi.

Demokrat menyebut kedatangan Anies Baswedan di acara halal bihalal SBY di Cikeas tidak diundang panitia.

Partai Demokrat berpendapat bahwa pemotongan gaji bagi menteri dan anggota DPR bisa menjadi solusi untuk menjaga kestabilan keuangan negara.