Setelah UGM dan UII, Giliran Forum Guru Besar dan Dosen Unhas Deklarasi Selamatkan Demokrasi

Dewan Guru Besar UI menilai revisi UU Pilkada dapat menimbulkan sengketa antarlembaga tinggi, seperti MK versus DPR, yang akan merusak kehidupan bernegara.

Forum Pimpinan Perguruan Tinggi di Tasikmalaya menggelar deklarasi pemilu aman dan damai di Kota Tasikmalaya, Rabu (7/2).

Kecewa dengan Pelanggaran Demokrasi dan Etika, Mahasiswa UNS Keluarkan Maklumat Supersemar

Saat akan mengakhiri pemerintahannya, Presiden bisa mengambil sikap yang tidak menodai prinsip-prinsip utama.

Forum Sivitas Akademika Unej juga menuntut tegaknya hukum dan etika penyelenggaraan pemilu serta menjunjung tinggi prinsip transparansi.

Mereka juga menolak segala bentuk provokasi yang dapat memecah belah Bangsa Indonesia.

Ramai Petisi Selamatkan Demokrasi, Forum Rektor Indonesia Pilih Deklarasi Pemilu Damai

Peristiwa sosial, politik, ekonomi dan hukum belakangan ini sebuah rangkaian dari menurunya kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

nies Baswedan mengaku senang berbagai kampus turut menyuarakan kepeduliannya terhadap kondisi demokrasi.

Dewan Guru Besar UI Sampaikan Petisi Kritik Pemerintah Jokowi, Rektor Tidak Hadir

Deklarasi itu bertajuk 'Genderang Universitas Indonesia Bertalu Kembali'.

Airlangga sebagai alumni UGM menganggap sikap tersebut sebagai pilihan sejumlah orang.

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.

KPU Kabupaten Dharmasraya merilis hasil rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan triwulan pertama 2026, mencatat 174.034 pemilih. Data ini krusial untuk kualitas pemilu mendatang.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan Pemerintah Terbuka Kritik Akademisi, bahkan yang tajam sekalipun, sebagai masukan penting untuk perbaikan kebijakan, bukan ancaman.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyampaikan hasil kajian pencegahan korupsi terkait tata kelola partai politik kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani, mendesak reformasi sistem politik di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pentingnya lembaga khusus untuk pengawasan kaderisasi partai politik, guna menekan risiko penyimpangan dan biaya politik tinggi yang kerap terjadi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya indikasi penyuapan pemilu terhadap penyelenggara, sekaligus menemukan celah rekrutmen yang berpotensi melahirkan individu tidak berintegritas.

Pemerintah menargetkan di tahun 2027 mendatang program ini sudah beroperasi.

Komnas HAM berpandangan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual seperti pelaku dosen UGM dan dokter PPDS dihukum berat

Kasus kekerasan ini terjadi dalam periode 2022-2024. Meski jumlah pasti korban belum diketahui.

Edy sudah menjadi guru besar di UGM sejak tahun 2012.

Guru besar Farmasi UGM Edy Meiyanto terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswanya.

Pahami aturan pencabutan gelar Guru Besar di Indonesia, termasuk pelanggaran yang dapat mengakibatkan hilangnya gelar tersebut.