Kecewa dengan Pelanggaran Demokrasi dan Etika, Mahasiswa UNS Keluarkan Maklumat Supersemar

Gelombang penolakan terhadap wacana pilkada tak langsung lewat DPR/DPRD menguat di Makassar, dengan mahasiswa dari berbagai kampus menyuarakan penolakan keras yang khawatir mengancam kedaulatan rakyat dan kemunduran demokrasi.

Salah satu isi pernyataan sikap adalah mengingatkan kepada DPR dan Pemerintah agar memiliki kepekaan sosial.

Soroti Kecurangan Pemilu 2024, Civitas Akademika dan Masyarakat Sipil Demo Kantor Gubernur Sumbar

Alumni Unas mendesak agar lembaga negara netral dalam pemilu 2024

Kritik terhadap pemerintah terus bermunculan dari kampus di seluruh Indonesia. Teranyar, hal itu disuarakan civitas akademika Universitas Syiah Kuala Aceh.

Terkait aksi ini memang tidak dihadiri Rektor Undip Prof Dr Yos Johan Utama, namun aksi tetap berjalan.

Mahasiswa juga menyuarakan agar ASN, TNI dan Polri tetap netral dan bekerja sesuai dengan porsinya.

Saat akan mengakhiri pemerintahannya, Presiden bisa mengambil sikap yang tidak menodai prinsip-prinsip utama.

Forum Sivitas Akademika Unej juga menuntut tegaknya hukum dan etika penyelenggaraan pemilu serta menjunjung tinggi prinsip transparansi.

Timnas AMIN menilai gerakan sejumlah kampus di Indonesia menginginkan Pemilu 2024 berjalan dengan jujur merupakan pertanda perubahan akan terjadi.

Peristiwa sosial, politik, ekonomi dan hukum belakangan ini sebuah rangkaian dari menurunya kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

nies Baswedan mengaku senang berbagai kampus turut menyuarakan kepeduliannya terhadap kondisi demokrasi.

Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan potensi kerusuhan saat aksi May Day, mengamankan 101 individu serta berbagai barang bukti yang disiapkan untuk memicu kekacauan.

Demonstrasi berakhir ricuh karena para pengunjuk rasa merasa kecewa ketika gubernur Kalimantan Timur tidak muncul untuk menemui mereka.

Ratusan aparat gabungan disiagakan di Nabire untuk mengamankan aksi penolakan operasi PT Freeport Indonesia, dengan fokus pada pencegahan long march demi stabilitas keamanan.

Ketiga terdakwa diproses hukum karena membuat dan menyebarkan flyer ajakan untuk berkumpul di kawasan Ngarsopuro depan Mangkunegaran.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa permintaan ganti rugi materiel Delpedro Marhaen harus melalui praperadilan, bukan langsung dari pemerintah, sesuai KUHAP baru.

Aksi demonstrasi yang berujung jatuhnya korban jiwa di Iran dipicu oleh akumulasi persoalan struktural yang telah lama menekan kehidupan masyarakat.

Wamendes Ahmad Riza Patria menegaskan kritik program pemerintah, termasuk inisiatif desa, adalah bagian esensial demokrasi. Program KDKMP dan Desa Nelayan dikritik sentralistik dan memangkas Dana Desa.

DPD Partai Golkar Sulawesi Tengah aktif memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula di Kota Palu, guna meningkatkan partisipasi dan menekan apatisme jelang Pemilu 2029.

Bawaslu Sulsel dan Universitas Bosowa Makassar menjalin kolaborasi strategis untuk memperkuat pengawasan Pemilu, melibatkan mahasiswa dalam pendidikan demokrasi dan praktik hukum kepemiluan.

Demokrasi yang sehat akan memperkuat stabilitas pemerintahan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulon Progo mengusulkan integrasi pendidikan pemilih ke mata pelajaran PPKn di sekolah dan madrasah melalui Kurikulum Merdeka, bertujuan membentuk generasi muda yang cerdas dan berintegritas dalam demokrasi.

Tokoh masyarakat Kaltim, Harbiansyah Hanafiah, mendesak anggota dewan konsisten mengawal usulan Hak Angket Kinerja Gubernur Kaltim demi menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi.