Sekjen PDIP Tegaskan Mahfud Lepas Jabatan Menko Polhukam Bukan soal Elektoral
Keputusan Mahfud cermin dalam menunjukkan etika dan keteladanan politik.
hasto kristiyanto
Keputusan Mahfud cermin dalam menunjukkan etika dan keteladanan politik.
Sekjen PDIP Tegaskan Mahfud Lepas Jabatan Menko Polhukam Bukan soal Elektoral
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, mundurnya Mahfud Md dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) bukan demi urusan elektoral, namun sebagai cermin dalam menunjukkan etika dan keteladanan politik.
- Memasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan
- Keras Mahfud MD Sindir Dinasti Politik Jorok, Rekayasa Hukum & Bantu Kemenangan
- Sekjen PDIP Anggap Pertemuan Mahfud dengan Praktikno Hal Biasa
- Sekjen PDIP: Mundurnya Mahfud MD karena Fungsi Menko Polhukam Diambil Alih Jokowi
- Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dipecat, Korban Asusila: Butuh Keberanian Mengadu ke DKPP
- Kronologi Dokter Helmiyadi Kuswardhana Meninggal Dunia karena Serangan Jantung Usai Operasi 10 Pasien
“Keputusan dari Prof Mahfud Md bukan atas dasar kalkulasi elektoral, tetapi sebagai cerminan prinsip yang sangat fundamental dalam politik untuk memberikan keteladanan, tidak mencampuradukkan antara kekuasaan dan elektoral,” katanya di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/2).
Hasto menyebut, ada berbagai pihak yang menyayangkan mundurnya Mahfud MD dari jabatan menteri lantaran dapat kehilangan keistimewaan atau privilege.
“Tetapi di sinilah cermin totalitas dari Prof Mahfud Md. Dan, apa yang dituliskan Pak Mahfud ini semakin memperkuat suara kelompok-kelompok pro demokrasi. Kalau suara itu sudah muncul jauh sebelum ketika ada indikasi,” jelasnya.
“Jadi suara-suara itu sudah sangat kuat. hanya momentumnya itu beresonansi ketika Prof Mahfud mengundurkan diri. Dan, sekali lagi itu prinsip,” sambung Hasto.
Menurut Hasto, keteladanan Mahfud juga selalu ditunjukkan dalam setiap persoalan hukum yang terjadi di negeri ini. Seperti sikapnya dalam penanganan perkara mantan Wamenkumham Eddy Hiariej yang lolos dari jerat pidana lewat praperadilan, serta munculnya berbagai intervensi yang diduga berbentuk lobi-lobi di Mahkamah Konstitusi perihal batas usia capres.
“Inilah keteladanan yang kemudian ditunjukkan oleh Prof Mahfud MD, jauh di atas kalkulasi elektoral karena ini hal yang prinsip totalitas beliau, dan kemudian tidak ada beban lagi karena Prof Mahfud selama ini mencoba untuk tidak menggunakan fasilitas negara, mencoba untuk memenuhi harapan rakyat pada pendekar hukum yang membela wong cilik,” tutupnya.
