Sekjen PDIP Tegaskan Mahfud Lepas Jabatan Menko Polhukam Bukan soal Elektoral

Presiden Jokowi melantik Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto menjadi Menko Polhukam.

Mahfud MD resmi mundur dari jabatan Menko Polhukam beberapa hari jelang pencoblosan Pilpres 2024.

Ganjar Pranowo memuji keputusan Mahmud MD mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan

Mahfud mengundurkan diri secara resmi dari Menko Polhukam pada Kamis (1/2) kemarin.

Keputusan Mahfud mundur terjadi di tengah krisis etika dari penyelenggara negara terutama eksekutif dan legislatif.

Dia pun menyampaikan, pihaknya juga akan melihat laporan-laporan dari para menteri PDIP yang ada di kabinet.

Meski demikian, Hasto mengaku sangsi Prabowo akan rela untuk meninggalkan jabatannya di kursi Menhan. Mengingat anggaran di Kementerian tersebut sangat besar.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai langkah pengunduran diri Mahfud MD lebih dilandasi kepentingan elektoral, bukan etis.

Menurut Ikrar, sikap Mahfud MD merupakan suatu contoh yang sangat baik.

Mengenai sikap Prabowo, Kaesang menyerahkan kepada Ketum Gerindra tersebut akan mundur atau tidak.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto angkat bicara mengenai rencana Mahfud Md mundur dari jabatan Menkopolhukam. Dia menyatakan Mahfud menunggu momentum yang tepat.

Sebelumnya, Mahfud yang juga Cawapres nomor urut 03 memastikan akan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam.

Hasto berpendapat bahwa kebijakan untuk menaikkan harga pertamax seharusnya dipertimbangkan sebagai pilihan terakhir.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyuarakan dukungan penuh terhadap penegakan hukum terkait dugaan korupsi tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), menyerukan transparansi dan akuntabilitas.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti kritik sosial film "Ghost in the Cell" karya Joko Anwar di Bulan Bung Karno 2026, menyebutnya cerminan perlawanan terhadap kapitalisme.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyoroti pelemahan rupiah dan korupsi saat peringatan hari lahir Bung Karno, menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dan relevansi Trisakti.

Pancasila bukan sekadar jargon politik, melainkan sebagai ideologi geopolitik dan instrumen pembebasan ekonomi rakyat kecil.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan penentuan angka ideal Ambang Batas Parlemen akan melalui dialog intensif dengan partai politik lain serta kajian komprehensif untuk efektivitas pemerintahan.

Publik berhak mengetahui secara jelas apakah PDIP memang memilih menjadi bagian dari pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

PDIP lantas menyentil Partai Golkar yang candu kekuasaan dan selalu berpihak pada penguasa meskipun kalah dalam Pemilu.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan **posisi PDIP sebagai partai penyeimbang** bukan sikap abu-abu, melainkan objektif-proporsional. Simak bagaimana PDIP akan bersikap terhadap pemerintah hingga 2029.

Ketua Bidang Politik DPP PSI Bestari Barus merespons tegas saat ditemui di Solo, Kamis (18/6/2026).

Menurut Said, sikap tersebut bukanlah posisi abu-abu maupun oposisi sebagaimana yang dikenal dalam sistem politik di sejumlah negara Barat.

Said Abdullah menegaskan bahwa PDIP tidak terlibat dalam aksi demonstrasi mahasiswa dan mengimbau pemerintah untuk lebih terbuka dalam mendengarkan kritik.