Mahfud Mundur dari Menko Polhukam, PSI: Ini Pilihan Politik Elektoral Bukan soal Etik dan Konstitusi

Menurut PSI, jika dasar pertimbangannya adalah etis, Mahfud seharusnya mundur dari Menko Polhukam sejak ditunjuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo.

Mahfud MD telah menyiapkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Surat tersebut akan segera diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai langkah pengunduran diri Mahfud MD lebih dilandasi kepentingan elektoral, bukan etis.

"Kami mengenal Pak Mahfud sebagai tokoh yang jujur dan berani. PSI selalu respek kepada Pak Mahfud. Namun dalam soal keputusan mundur ini, kami melihatnya lebih didasari motif politik elektoral, bukan pertimbangan etis," kata Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, Kamis (1/2).

Menurutnya, jika dasar pertimbangannya adalah etis, Mahfud seharusnya mundur dari Menko Polhukam sejak ditunjuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo.

"PSI menghormati keputusan Pak Mahfud, namun kami menilai keputusan mundur ini sangat terlambat. Kami khawatir keputusan mendadak ini justru membuat target dan tugas-tugas kementerian menjadi terbengkalai," ujarnya.

Andy menegaskan, tidak ada kewajiban konstitusional untuk mundur dari menteri atau Menko Polhukam jika maju sebagai peserta Pilpres 2024.

"Ini soal pilihan politik elektoral semata, bukan soal etik dan konstitusi. Pun demikian, sekali lagi, kami hargai pilihan politik Pak Mahfud," tegasnya.

"PSI percaya, tim Kemenko Polhukam akan bisa menyelesaikan tugas-tugas yang ditinggalkan Pak Mahfud meski mungkin kerepotan akibat keputusan mendadak ini," pungkasnya.

Mahfud MD menyiapkan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi dari jabatan Menko Polhukam. Mahfud mengatakan bakal pamit baik-baik kepada Presiden yang telah memberinya amanah tersebut.

"Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya diterima dijadwalkan diterima oleh presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis," kata Mahfud di Lampung Tengah, Rabu (31/1).

Mahfud mengungkapkan, dirinya bangga dipercaya Presiden Jokowi mengisi jabatan Menko Polhukam. Dia juga merasa telah bekerja dengan baik selama 4,5 tahun terakhir menjadi pembantu presiden.

"Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik," tegas Mahfud.

Mantan Ketua MK itu berharap bisa secepatnya bertemu Jokowi untuk menyerahkan surat pengunduran diri.

Dia menyebut, Jokowi selesai melakukan kunjungan kerja pada Kamis (1/2), begitu pula dengan Mahfud.

"Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu dan kenapa kami sekali lagi harus atau bersikap tidak boleh tinggal gelanggang corong lain yaitu tadi karena etika," ujar dia.

Mahfud menyatakan alasan tidak begitu saja mundur karena persoalan etika. Dia mengaku harus pamit dengan presiden sebagai bentuk etika bernegara.

"Kenapa kami sekali lagi harus atau bersikap tidak boleh tinggal gelanggang corong lain yaitu tadi karena etika. Etika itu adalah ekspresi dari orang. Etika itu adalah ekspresi dari kejujuran. Etika itu ekspresi dari penghayatan keagamaan dan kesantunan budaya,"

tutup Mahfud.

merdeka.com