Sekjen PDIP: Jangan Hukum Ditunggangi Alat Kekuasaan

Hasto semakin yakin bahwa dia adalah korban dari kriminalisasi hukum

Hal itu dikatakan Hasto jelang diperiksa sebagai tersangka kasus suap Pergantian Antarwaktu (PAW) DPR RI 2019-2024 dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan kesiapannya ditahan oleh KPK atas kasus Harun Masiku.

Dalam agenda sidang perdana akan ada pemanggilan untuk pihak pemohon yaitu Hasto, serta pihak termohon yakni KPK.

Salah seorang simpatisan bahkan merangsek kumpulan massa untuk memeluk Hasto.

PDIP mengawal betul dugaan politisasi hukum di balik kasus yang menjerat Hasto.

Sidang perdana praperadilan tersebut akan digelar pada Selasa 21 Januari 2025.

Saat penggeledahan dilakukan, Hasto tidak ada di kediamannya.

Hal tersebut Hasto sampaikan dalam salah satu pernyataan videonya usai ditetapkan menjadi tersangka

Hasto menyadari sejak awal saat mengkritisi demokrasi dan pemerintah, dia paham resiko akan dipenjara suatu hari nanti.

Hasto menyebut berbagai intimidasi diterima PDIP usai memecat Joko Widodo (Jokowi).

PDIP termasuk Hasto taat hukum. Sebab, PDIP merupakan partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum.

Olly menjelaskan bahwa posisi Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan tidak bergantung pada dukungan mayoritas DPR.

Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menegaskan bahwa partainya akan memberikan sanksi tegas kepada kader yang terbukti terlibat dalam pelanggaran.

Gunung Kerinci merupakan gunung tertinggi di Pulau Sumatera sekaligus gunung berapi tertinggi di Indonesia dan Asia Tenggara.

Pernyataan tersebut disampaikan AHY menanggapi polemik posisi PDI-P yang belakangan dinilai sejumlah partai koalisi abu-abu.

Sistem ketatanegaraan Indonesia memang tidak mengenal oposisi secara formal. Yang ada adalah partai di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa partainya tidak selalu berorientasi pada kekuasaan.

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menutup rangkaian Bulan Bung Karno 2026 di Sanur, Bali, menegaskan kembali nilai-nilai Pancasila dan semangat perjuangan proklamator.

Hasto berpendapat bahwa kebijakan untuk menaikkan harga pertamax seharusnya dipertimbangkan sebagai pilihan terakhir.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyuarakan dukungan penuh terhadap penegakan hukum terkait dugaan korupsi tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), menyerukan transparansi dan akuntabilitas.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti kritik sosial film "Ghost in the Cell" karya Joko Anwar di Bulan Bung Karno 2026, menyebutnya cerminan perlawanan terhadap kapitalisme.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyoroti pelemahan rupiah dan korupsi saat peringatan hari lahir Bung Karno, menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dan relevansi Trisakti.

Pancasila bukan sekadar jargon politik, melainkan sebagai ideologi geopolitik dan instrumen pembebasan ekonomi rakyat kecil.