LIVE

Pilkada 2024, Ada 207 juta Orang Masuk Daftar Pemilih Potensial

Tito menjelaskan, salah satu tugas, tanggung jawab daripada pemerintah adalah untuk menyiapkan DP4 yang terdiri dari 2 kriteria.

pilkada 2024
Pilkada 2024, Ada 207 juta Orang Masuk Daftar Pemilih Potensial
Pilkada 2024, Ada 207 juta Orang Masuk Daftar Pemilih Potensial (merdeka.com)

Mendagri Tito meminta, kepada KPU agar melakukan perlindungan data pribadi terhadap DP4 yang diserahkan.

Pekerja merapikan kotak suara Pemilu 2024 di GOR Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (2/1/2024). (merdeka.com/Imam Buhori)
Pekerja merapikan kotak suara Pemilu 2024 di GOR Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (2/1/2024). (merdeka.com/Imam Buhori) © 2024 liputan6

Pilkada 2024, Ada 207 juta Orang Masuk Daftar Pemilih Potensial

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyerahkan data penduduk potensial pemilih pemilu atau DP4 untuk Pilkada Serentak 2024 ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Kamis (2/5). Total, DP4 diserahkan sebanyak 207.110.768.


"Ya hari ini kita menyerahkan DP4 untuk Pilkada tanggal 27 November 2024. Data diambil dari data Dukcapil (dinas kependudukan catatan sipil) Kemendagri,” kata Tito di Kantor KPU RI, Jakarta, seperti dikutip Jumat (3/5/2024).

Tito menjelaskan, salah satu tugas, tanggung jawab daripada pemerintah adalah untuk menyiapkan DP4 yang terdiri dari 2 kriteria. Pertama, data penduduk berusia 17 tahun hingga 27 November 2024 atau sudah memiliki hak pilih. Kedua, data penduduk selain anggota TNI-Polri karena anggota TNI-Polri kan tidak memiliki hak pilih.


"Nah, dari data yang ada, tadi disampaikan sudah bahwa jumlahnya 207.110.768 jiwa. Untuk yang laki-laki 103.228.748 jiwa, wanitanya sedikit lebih banyak 103.882.020 jiwa," jelas Tito merinci.

Pekerja merapikan kotak suara Pemilu 2024 di GOR Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (2/1/2024). (merdeka.com/Imam Buhori)
Pekerja merapikan kotak suara Pemilu 2024 di GOR Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (2/1/2024). (merdeka.com/Imam Buhori) © 2024 liputan6

Meski jumlahnya sudah ada, lanjut Tito, DP4 masih bersifat dinamis dan mungkin saja berubah. Hal tersebut dipengaruhi oleh data pindah alamat, data kematian dan data penduduk yang masuk menjadi anggota TNI-Polri.

"Sambil jalan nanti dengan KPU, KPU melakukan validasi, sinkronisasi berdasarkan basis data yang lain. Jadi bila ada perubahan-perubahan sehingga pada waktu hari H kita harapkan semua yang memiliki hak pilih itu betul-betul mereka terdata," harap Tito.

Minta KPU Lakukan Perlindungan Data Pribadi

Tito meminta, kepada KPU agar melakukan perlindungan data pribadi terhadap DP4 yang diserahkan. Dia mewanti agar tidak ada kebocoran karena sifatnya yang wajib dilindungi.


"Sistem sekuritinya karena menhyanfkut data yang harus dilindungi, data masyarakat, sekuriti KPU, sistem keamanan KPU," Tito menandasi.

Sebagai informasi, penyerahan dilakukan Tito di lantai 2, Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat dan diterima langsung oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Dedi Rahmadi
Editor Dedi Rahmadi
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Mengapa Gabriel Magalhaes Jadi Algojo Penalti Kelima Arsenal di Final Liga Champions?

{{caption}}
PSG Memang Pantas Jadi Kampiun Liga Champions Dua Kali Beruntun

{{caption}}
PSG Sejajar dengan Barcelona Soal Rekor Gol di Liga Champions

{{caption}}
Klasemen MotoGP 2026 usai Seri Italia: Marco Bezzecchi Asapi Rival, Marc Marquez Terus Tercecer

{{caption}}
Hasil MotoGP Italia 2026: Marco Bezzecchi Juara di Kandang

{{caption}}
Prabowo ke Prancis, Indonesia Bidik Transfer Teknologi Alutsista hingga Kerja Sama Energi

Topik Terkait
{{caption}}
KPU Dharmasraya Tetapkan 174.034 Pemilih dalam Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Pertama 2026

KPU Kabupaten Dharmasraya merilis hasil rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan triwulan pertama 2026, mencatat 174.034 pemilih. Data ini krusial untuk kualitas pemilu mendatang.

KPU Dharmasraya
{{caption}}
KPU Singkawang Tetapkan 176.701 Data Pemilih Berkelanjutan Singkawang Triwulan IV 2025

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang resmi menetapkan 176.701 Data Pemilih Berkelanjutan Singkawang Triwulan IV 2025, menunjukkan pemutakhiran signifikan.

KPU Singkawang
{{caption}}
Tahukah Anda? KPU Cirebon Tetapkan 1,79 Juta Daftar Pemilih Berkelanjutan untuk Pemilu Mendatang

KPU Kabupaten Cirebon telah menetapkan 1,79 juta Daftar Pemilih Berkelanjutan triwulan III-2025. Akurasi data ini krusial, namun kendala akta kematian masih jadi tantangan besar.

KPU Cirebon
{{caption}}
8,2 Juta Pemilih Masuk DPT Pilkada Jakarta Tersebar di 14 Ribu TPS, Ini Rinciannya

Sebanyak 8.214.007 warga Jakarta tercatat ke dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Jakarta 2024.

DPT Pilkada
{{caption}}
KPU DKI Umumkan 8,2 Juta Daftar Pemilih Sementara Pilkada Jakarta

Terdapat 8.248.283 pemilih yang tersebar di 14.832 TPS se DKI Jakarta

KPU DKI Jakarta
{{caption}}
KPU DKI Tetapkan DPS Pilkada Jakarta 8,2 Juta Orang

Wahyu mengatakan pengurangan jumlah pemilih tersebut, karena memang ketika dilakukan coklit ada warga yang telah meninggal dunia, pindah tempat tinggal dan lain

Pilkada Jakarta
{{caption}}
KPU: Ada Peningkatan 62 Ribu DPT di Pilkada Jakarta 2024

KPU ungkap peningkatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada Jakarta 2024.

DPT Pilkada
{{caption}}
KPU Jakarta Mulai Proses Coklit Data Pilgub 2024, Ini yang Wajib Dilakukan Warga

29.315 petugas pantarlih yang telah resmi dilantik oleh KPU DKI Jakarta.

Pilkada Jakarta
{{caption}}
FOTO: Mendagri Tito Karnavian Serahkan Data Potensial Pemilih Pilkada 2024, Totalnya 207,1 Juta Jiwa

Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) merupakan dasar pemilih dalam Pilkada 2024 yang sudah terekam pada data dukcapil.

Pilkada 2024
{{caption}}
Data Pemilih Diduga Bocor, Mahfud MD: Saya Minta KPU Lebih Hati-hati Agar Tidak Mudah Dibobol

Mahfud menyampaikan, sebaiknya KPU sebagai penyelenggara pemilu, untuk bekerja lebih hati-hati lagi

Hacker
{{caption}}
DPRD Minta Pemprov DKI Jamin Ketersediaan Blangko e-KTP Jelang Pemilu 2024

Ketersedian blangko sangat diperlukan untuk pemilih pemula agar terakomodir dalam Daftar Pemilih Tetap.

e-KTP
{{caption}}
KPK Ungkap Motif Korupsi Kepala Daerah: Tak Hanya Biaya Politik Mahal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

biaya politik
{{caption}}
Alarm Darurat Demokrasi: KPK Sikat Tiga Kepala Daerah di Jawa Tengah Awal 2026

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencetak 'hattrick' dalam penindakan dugaan tindak pidana korupsi kepala daerah di Jawa Tengah selama tiga bulan pertama tahun 2026, memicu kekhawatiran serius terhadap integritas demokrasi di wilayah tersebut.

alarm demokrasi
{{caption}}
Wali Kota Malang Beberkan Alasan Penundaan Program RT Berkelas

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan mengapa program unggulan RT Berkelas belum bergulir, terkait penyesuaian regulasi dan usulan warga untuk memastikan tepat sasaran.

anggaran daerah
{{caption}}
Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman Terjaring OTT KPK, Punya Harta Rp12 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp12 miliar. Publik menantikan detail perkara yang menjeratnya.

bupati cilacap
{{caption}}
KPK Dalami Aliran Uang Kasus Sugiri Sancoko, Ketua KONI Ponorogo Diduga Jadi Pemodal Pilkada

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang dalam kasus Sugiri Sancoko, termasuk dugaan peran Ketua KONI Ponorogo sebagai pemodal Pilkada 2024 yang belum melunasi utang Rp26 miliar.

aliran uang
{{caption}}
KPK Sita Dokumen Penting di Lampung Tengah, Ungkap Dugaan Suap Proyek Mantan Bupati AW

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita dokumen krusial dari tiga lokasi di Lampung Tengah, memperkuat penyidikan kasus dugaan suap proyek yang melibatkan mantan Bupati AW dan mengungkap modus pematokan fee proyek.

konten ai