Pengamat: Putusan MK Bisa Turunkan Politik Uang

Burhanuddin menilai putusan MK yang memisahkan Pemilu dan Pilkada bisa menurunkan politik uang.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan Pemilu dengan Pilkada bisa menurunkan praktik Money Politics atau politik uang. Hal tersebut disampaikan Burhanuddin Muhtadi saat menjadi pemateri di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai NasDem di Hotel Claro Makassar, Sabtu (9/8).

Burhanuddin menilai putusan MK yang memisahkan Pemilu dan Pilkada mengambil alih kewenangan DPR RI. Meski demikian, Burhanuddin menilai putusan MK tersebut bisa menurunkan politik uang.

"Secara substansi, putusan MK yang memisahkan (Pemilu dan Pilkada) itu punya efek menurunkan politik uang. Karena dipisah antara pemilu nasional dan pemilu lokal," ujarnya.

Uang Rp 100 ribu

Berdasarkan penelitian, kata Burhanuddin, toleransi politik uang saat Pemilu serentak mencapai 80 persen. Angka tersebut meningkat drastis dari 30-an persen saat sebelum dilakukannya Pemilu serentak.

"Kemudian yang kedua, meningkatkan efek politik uang terhadap pilihan. Awalnya 10 naik menjadi 30 persen. Dan terakhir, ini data linier, harga pemilih makin mahal," tuturnya.

Ia mencontohkan pada sebelum pelaksanaan Pemilu serentak, uang Rp100 ribu memiliki pengaruh mencapai 61 persen terhadap pemilih. Namun, setelah dilakukan Pemilu serentak efek uang Rp100 ribu kepada pemilih hanya berdampak 30 persen.

"Pertanyaannya, kenapa ada korelasi yang sangat signifikan Pemilu serentak dengan peningkatan politik uang. Satu, kalau Pemilu serentak 5 kotak, dalam satu Pemilu ada 5 kotak, ada Pilpres, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota, mereka bergerak dalam satu waktu," sebutnya.

"Jadi, karena Pemilu serentak, Maka more candidate, more offers atau semakin banyak kandidat yang bertarung semakin banyak politik uang yang ditawarkan sehingga terjadi proses normalisasi," imbuhnya.

Faktor lain yang menyebabkan politik uang semakin besar saat Pemilu serentak yakni sistem proporsional terbuka. Selain itu kurangnya pengawasan juga menyebabkan politik uang sangat tinggi.

"Semakin serentak, semakin tinggi politik uang. Sudah pakai proporsional terbuka, plus ada Pemilu serentak," ucapnya.

Burhanuddin juga menyinggung perolehan suara Partai NasDem di Pemilu 2024. Ia menyebut NasDem sebagai satu-satunya partai yang mengalami kenaikan suara secara konsisten dalam tiga pemilu terakhir.

"Partai NasDem mengalami kenaikan beruntun tiga pemilu terakhir, suatu hal yang jarang terjadi. Sejak 2014 pertama kali partai ini ikut dalam pemilu, trennya selalu positif, dan itu bukan hal yang mudah," ujar Muhtadi.

Burhanuddin menyebut hal tersebut terjadi karena sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional terbuka memberi kesempatan NasDem mengusung caleg-caleg populer yang terbukti menyumbang suara besar.

"Profil pemilih NasDem 2024 sebagian besar memilih calegnya langsung, artinya Partai NasDem sangat populer. Namun perlu dicek, apakah hanya mengandalkan popularitas caleg saja, atau NasDem perlu memperbaiki performa brandingnya agar punya daya tarik terutama di level nasional," pungkasnya.