Pemprov Papua Barat Daya Matangkan Dokumen Pemanfaatan Ruang Laut, Libatkan Masyarakat Pesisir

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) mematangkan dokumen **Pemanfaatan Ruang Laut Papua Barat Daya** melalui konsultasi publik, memastikan kepentingan masyarakat pesisir terakomodasi dalam perencanaan pembangunan ekonomi kelautan.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) secara serius mematangkan penyusunan dokumen tata ruang laut. Langkah ini dilakukan melalui konsultasi publik materi teknis perairan pesisir yang berlangsung di Sorong. Proses ini merupakan bagian krusial untuk memastikan bahwa dokumen tersebut mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat.

Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, menegaskan bahwa konsultasi publik ini adalah strategi penting. Tujuannya adalah memastikan ruang laut dan kawasan pesisir dapat dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan ini diharapkan membawa manfaat besar bagi kesejahteraan bersama.

Dokumen final ini nantinya akan menjadi fondasi utama bagi perencanaan pembangunan ekonomi kelautan di provinsi tersebut. Oleh karena itu, masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat adat, sangat dibutuhkan. Ini demi mewujudkan visi "Papua Produktif" yang berkelanjutan.

Pentingnya Pemanfaatan Ruang Laut Berkelanjutan

Papua Barat Daya memiliki potensi laut dan pulau-pulau yang luar biasa besar. Kekayaan ini harus dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat, khususnya masyarakat pesisir Papua Barat Daya.

Sebagai provinsi kepulauan, PBD memiliki jumlah pulau yang bahkan melebihi Kepulauan Riau. Lima dari enam kabupaten/kota di provinsi ini memiliki wilayah laut. Masyarakat pesisir sangat bergantung penuh pada sumber daya kelautan tersebut.

Oleh karena itu, penataan ruang laut harus berlandaskan pada tiga pilar utama. Pilar-pilar tersebut meliputi pembangunan ekonomi, pengelolaan sumber daya, dan pendidikan. Ketiga pilar ini terangkum dalam visi "Papua Produktif".

Visi "Papua Produktif" dan Tiga Pilar Utama

Pilar pembangunan ekonomi berarti laut dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Contohnya adalah sektor perikanan, pariwisata bahari yang menarik, dan transportasi laut yang efisien. Ini akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan.

Pilar pengelolaan sumber daya lebih menekankan pada menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Hal ini penting agar sumber daya tersebut tidak rusak atau habis dieksploitasi secara berlebihan. Upaya konservasi menjadi prioritas utama.

Pilar pendidikan mengarah pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Edukasi tentang pentingnya laut dan pengelolaan yang bijak sangat krusial. Ini akan membentuk masyarakat yang bertanggung jawab terhadap lingkungan maritim.

Ketiga hal tersebut, yaitu ekonomi, pengelolaan, dan pendidikan, terangkum dalam visi "Papua Produktif". Visi ini berarti semua upaya pembangunan laut diarahkan untuk mewujudkan Papua yang maju, mandiri, dan sejahtera melalui pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan.

Tahapan Akhir dan Regulasi Pemanfaatan Ruang Laut

Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Papua Barat Daya, Absalom Solossa, menjelaskan bahwa konsultasi publik ini adalah tahapan akhir. Setelah ini, akan dilakukan konsultasi teknis dengan kementerian terkait di Jakarta. Semua pihak diharapkan memberikan masukan terakhir.

Dokumen ini akan mengatur setiap aktivitas di laut secara komprehensif. Misalnya, pembangunan dermaga, resort, homestay, pelabuhan, atau pipa bawah laut. Setiap aktivitas tersebut wajib memiliki izin dasar pemanfaatan ruang laut (KKP-RL).

Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan di laut tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat pesisir. Ini adalah kesempatan penting untuk menyelaraskan rencana pembangunan 20 tahun ke depan. Dokumen ini menjadi dasar hukum yang kuat.

Sumber: AntaraNews