PDIP: Tanpa Reformasi, Tidak Ada Anak Tukang Kayu Jadi Presiden

Ribka mengatakan, jika tidak ada peristiwa Kudatuli, maka tidak akan terjadi reformasi di Indonesia.

Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning mengeklaim peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau Kudatuli 1996 menjadi tonggak awal tegaknya reformasi pada Mei 1998.

"Tanpa Kudatuli, tanpa 27 Juli tidak ada reformasi. Tidak ada demokratisasi yang kita perjuangkan. 27 Juli menjadi tonggak reformasi," kata Ribka dalam peringatan 29 tahun Kudatuli di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/7).

Kudatuli merupakan peristiwa kelam yang menimpa PDIP, di mana dilakukan ambil alih secara paksa Kantor DPP PDIP yang dipimpin Ketua Umum (Ketum) Megawati Soekarnoputri oleh massa pendukung Ketua Umum PDI hasil kongres Medan, Soerjadi, pada 27 Juli 1996.

Ribka mengatakan, jika tidak ada peristiwa Kudatuli, maka tidak akan terjadi reformasi di Indonesia. Menurut Ribka, dengan adanya reformasi semua kalangan masyarakat bisa menjadi pemimpin.

"Tidak ada 27 Juli, tidak ada anak buruh menjadi anggota DPR. Tidak ada 27 Juli, Bonnie tidak jadi anggota DPR. Tidak ada 27 Juli, tidak ada anak petani jadi gubernur. Tidak ada 27 Juli, tidak ada anak tukang kayu jadi presiden. Walaupun sekarang sudah error. Ya, itu nasib namanya," ucap Ribka. 

Lebih lanjut, Ribka juga mengkritik kader-kader yang dianggap melupakan sejarah perjuangan. Dia menilai, masih banyak kader yang tidak tahu apa itu Kudatuli 1996. 

"Kita minta DPP lebih selektif menilai kader. Jangan sampai ada yang menikmati kemenangan tetapi lupa perjuangan berdarah-darah," katanya.

Dia juga menegaskan, perjuangan PDIP masih belum selesai. Peristiwa Kudatuli, kata dia harus diakui sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.

Singgung Kasus Hasto saat Peringati Peristiwa Kudatuli

Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning menyinggung kasus hukum yang menimpa Sekretaris Jenderal (Sekjen), Hasto Kristiyanto di peringatan 29 tahun peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli. Menurut dia, PDIP masih menerima ketidakadilan hukum sejak reformasi diperjuangkan. 

"Hari ini kita masih berkumpul dengan segala keprihatinan kita, karena Sekjen kita masih mendapat ketidakadilan dari sisi hukum. Bahwa hukum kemarin kita menyaksikan semua, itu masih menzalimi partai kita. Hukum masih mengangkangi partai kita,” kata Ribka di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/7). 

Oleh karena itu, Ribka menyebut perjuangan PDIP belum selesai. Sebab, kata dia reformasi yang ada saat ini masih reformasi angan-angan semata yang tak ada ubahnya dengan era orde baru (Orba). 

"Masih sama dengan Orde Baru, bahkan lebih parah. Jadi, tetap kuatkan soliditas kita. Banteng tidak boleh ngambek, banteng tidak boleh cengeng," ujar dia. 

Ribka menegaskan, PDIP terus berada di barisan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Dia berujar, PDIP juga mendukung Kepala Badan Sejarah PDIP Bonnie Triyana untuk terus memperjuangkan penetapan peristiwa Kudatuli sebagai bentuk pelanggaran HAM berat.

Sebelumnya, DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperingati peristiwa serangan kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996 (Kudatuli) dengan tabur bunga dan doa bersama di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/7). 

Berdasarkan pantauan, prosesi tabur bunga berlangsung sekira pukul 07.29 WIB dipimpin Ketua DPP PDIP dan tokoh Kudatuli, Ribka Tjiptaning. Hadir pula Ketua DPP PDIP Bidang Hukum Ronny Talapessy.

Adapun tabur bunga dilaksanakan pada sejumlah titik di kompleks kantor DPP PDIP dan diikuti oleh seluruh kader dan simpatisan PDIP yang hadir. Ribka beserta kader dan simpatisan nampak berkeliling dari halaman depan PDIP hingga ke bagian belakang kompleks PDIP.