FOTO: Peringati Tragedi Kudatuli 1996, Massa PDIP Geruduk Kantor Komnas HAM

Ribka mengatakan, jika tidak ada peristiwa Kudatuli, maka tidak akan terjadi reformasi di Indonesia.

Ribka menyebut perjuangan PDIP belum selesai. Sebab, kata dia reformasi yang ada saat ini masih reformasi angan-angan semata.

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri pun menyaksikan pertunjukan wayang secara daring.

Hasto mengajak seluruh pihak untuk tetap menggelorakan semangat menjaga demokrasi dan kebebasan berpendapat lewat peringatan 28 tahun Kudatuli.

Menurut Ganjar, peristiwa Kudatuli bukan sekedar penyerangan fisik, tetapi juga tekanan dari rezim yang berkuasa.

Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, didampingi oleh sejumlah petinggi partai.

Megawati juga berpesan bahwa PDIP akan selalu menjaga semangat demokrasi dan konstitusi.

Penampilan teatrikal Kudatuli 27 Juli ini digelar di depan Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat.

Ribka mengajak kader PDI Perjuangan dan aktivis ikut mendesak Presiden Jokowi memasukkan peristiwa Kudatuli sebagai pelanggaran HAM berat masa lalu.

Dalam mengenang peristiwa kudatuli yang dahulu mungkin ideologi Megawati dianggap sebelah mata oleh orde baru.

PDI sempat pecah jadi dua, antara Kubu Soejadi dan Kubu Megawati.

PDIP Maknai Tragedi Kudatuli sebagai gerakan melawan rezim otoriter

Ribka menilai, jika tidak ada reformasi maka tidak akan ada anak tukang kayu menjadi presiden.

Ganjar menegaskan masih menghormati Jokowi dan Gibran meski berbeda pilihan.

Sistem ketatanegaraan Indonesia memang tidak mengenal oposisi secara formal. Yang ada adalah partai di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa partainya tidak selalu berorientasi pada kekuasaan.

Deddy menyatakan bahwa PDIP berperan sebagai partai politik yang menjalankan fungsi check and balance di DPR untuk mengawasi pemerintahan.

Publik berhak mengetahui secara jelas apakah PDIP memang memilih menjadi bagian dari pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

PDIP lantas menyentil Partai Golkar yang candu kekuasaan dan selalu berpihak pada penguasa meskipun kalah dalam Pemilu.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan **posisi PDIP sebagai partai penyeimbang** bukan sikap abu-abu, melainkan objektif-proporsional. Simak bagaimana PDIP akan bersikap terhadap pemerintah hingga 2029.