Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
LIVE

PDIP Desak Jokowi Jadikan Kudatuli Sebagai Pelanggaran HAM Berat

Ribka mengajak kader PDI Perjuangan dan aktivis ikut mendesak Presiden Jokowi memasukkan peristiwa Kudatuli sebagai pelanggaran HAM berat masa lalu.

tragedi kudatuli
PDIP Desak Jokowi Jadikan Kudatuli Sebagai Pelanggaran HAM Berat
PDIP Desak Jokowi Jadikan Kudatuli Sebagai Pelanggaran HAM Berat (©merdeka.com)
PDIP Desak Jokowi Jadikan Kudatuli Sebagai Pelanggaran HAM Berat
Ribka Tjiptaning PDIP: Tanpa Kudatuli, Anak Tukang Kayu Tak Bisa Jadi Presiden © 2024 merdeka.com

Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning mendorong agar kerusuhan 27 Juli 1996 atau dikenal Kudatuli, dimasukkan ke dalam daftar kasus pelanggaran HAM berat. 

Rekomendasi Beritauntuk kamu

Hal itu diungkapkan Ribka saat menghadiri acara diskusi dalam rangka peringatan 27 Juli 1996 bertajuk 'Kudatuli, Kami Tidak Lupa', di Gedung DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro No. 58, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (20/7).

"Kita akan protes dan berjuang untuk supaya peristiwa 27 Juli masuk dalam pelanggaran HAM berat setuju ya, besok ya," kata dia.

Ribka mengungkit kembali pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut setidaknya ada 12 pelanggaran HAM berat masa lalu yang pernah terjadi di Indonesia. Namun, dalam daftar itu tidak ada soal Kudatuli.

"Kan kemarin itu Jokowi mengumumkan pelanggaran HAM berat itu ada 12, 65, terus Lampung, dan lain-lain termasuk Semanggi. Ini tentang 27 Juli nggak masuk pelanggaran HAM berat" ucap dia.

Padahal, kata Ribka, Kudatuli merupakan bagian dari perjalanan reformasi. Menurut dia, bila tidak ada peristiwa 27 Juli, maka tidak ada reformasi.

"Tonggaknya adalah kasus 27 Juli. Kalau tidak ada reformasi, tidak ada anak buruh bisa jadi gubernur, tidak ada reformasi. Tidak ada anak petani bisa jadi bupati, walikota, tidak ada reformasi, tidak ada anak tukang kayu jadi presiden," ujar dia.

"Peristiwa 27 Juli maka ada satu perubahan yang dahsyat yaitu bisa semua anak rakyat mimpinya bisa tercapai," sambung dia.

Ribka mengatakan, tanggal 27 Juli 2024 nanti peristiwa Kudatuli genap 28 tahun. Tak dipungkiri Kudatuli menjadi pemantik lahirnya demokrasi di Indonesia.

"Tidak ada Kudatuli, tidak ada kebebasan pers," tegas dia.

Karena itu, Ribka mengajak kader PDI Perjuangan dan aktivis ikut mendesak Presiden Jokowi memasukkan peristiwa Kudatuli sebagai pelanggaran HAM berat masa lalu.

“Kita nggak bisa kalau nggak ngelawan sendiri harus sama-sama. Setuju nggak di sini semua kita lawan bersama ini?” ucap dia.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Titin Supriatin
Editor Titin Supriatin
A
Reporter
  • Ady Anugrahadi
  • Alma Fikhasari
Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

Reaksi Jokowi Diisukan Cawe-Cawe dalam Kepengurusan PDIP
Reaksi Jokowi Diisukan Cawe-Cawe dalam Kepengurusan PDIP

Jokowi dikabarkan memberikan tim khusus untuk mengkaji kepengurusan PDIP.

Jokowi
Kritik Pemberian Pangkat Jenderal untuk Prabowo, Adian PDIP: Jokowi Sadar Sakiti Korban Pelanggaran HAM
Kritik Pemberian Pangkat Jenderal untuk Prabowo, Adian PDIP: Jokowi Sadar Sakiti Korban Pelanggaran HAM

Politikus PDIP, Adian Napitupulu menyatakan, pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto menyakiti korban pelanggaran HAM masa lalu.

Presiden Jokowi
PDIP Siapkan Tiga Menteri Jokowi untuk Pilgub Jatim, Ini Daftarnya
PDIP Siapkan Tiga Menteri Jokowi untuk Pilgub Jatim, Ini Daftarnya

PDIP menyiapkan sejumlah kadernya dari kalangan kepala daerah sampai menteri untuk diusung di Pilkada Jatim 2024.

PDIP
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.

Pemakzulan Presiden
PDIP Gaungkan Perubahan, Pertanda Akhir Hubungan dengan Jokowi?
PDIP Gaungkan Perubahan, Pertanda Akhir Hubungan dengan Jokowi?

Gaung perubahan menimbulkan pertanyaan, sebab selama ini PDI Perjuangan selalu membawa pesan keberlanjutan yang sering dikaitkan dengan motto Presiden Jokowi.

PDIP
Reaksi Jokowi Disebut PDIP Bukan Lagi Kadernya: Terima Kasih
Reaksi Jokowi Disebut PDIP Bukan Lagi Kadernya: Terima Kasih

Jokowi akhirnya merespons pernyataan PDIP bahwa dirinya bukan lagi kader partai berlambang banteng hitam moncong putih itu.

Jokowi
PDIP: Presiden Milik Kita Semua, Tidak Perlu lah Kampanye!
PDIP: Presiden Milik Kita Semua, Tidak Perlu lah Kampanye!

PDIP menilai Presiden Jokowi tidak perlu kampanye meski diizinkan UU Pemilu.

PDIP
Pengamat Ungkap Alasan Jokowi Tak Mungkin Ambil Alih PDIP
Pengamat Ungkap Alasan Jokowi Tak Mungkin Ambil Alih PDIP

Pernyataan Megawati tersebut digaungkan berkaitan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Efriza menilai sulit jika Jokowi ingin mengambil alih PDIP.

Jokowi
Dua Menterinya Dicopot, PDIP: Kesempatan Jokowi untuk Mengkonsolidir Kekuasaannya
Dua Menterinya Dicopot, PDIP: Kesempatan Jokowi untuk Mengkonsolidir Kekuasaannya

Apakah soal kinerja atau unsur subjektif politis. Namun Djarot berkeyakinan, jawabannya adalah yang kedua.

Reshuffe Kabinet
Jokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP
Jokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP

Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan

Prabowo Subianto
PDIP: Hak Angket Tidak Ada Kaitan dengan Pembatalan Pemilu dan Pemakzulan Jokowi
PDIP: Hak Angket Tidak Ada Kaitan dengan Pembatalan Pemilu dan Pemakzulan Jokowi

PDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.

PDIP
Serang Jokowi, PDIP Dinilai sedang Marah dan Kecewa kepada Gibran
Serang Jokowi, PDIP Dinilai sedang Marah dan Kecewa kepada Gibran

Namun, kemajuan tersebut berdampak pada tingginya utang negara.

Gibran Rakabuming Raka