Megawati: Mengapa Etika Kecerdasan Buatan Penting? Dunia Butuh 'Super-Moral Power' di Era AI

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan pentingnya Etika Kecerdasan Buatan. Ia menyerukan dunia membutuhkan 'super-moral power' untuk menyeimbangkan teknologi dan kemanusiaan.

Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), menyerukan pembatasan kecerdasan buatan (AI) dengan etika dan nilai kemanusiaan. Pernyataan ini disampaikan dalam seminar internasional 70 Tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) yang diselenggarakan di Blitar, Jawa Timur, pada Sabtu (01/11) lalu. Ia menegaskan bahwa kemajuan teknologi tanpa dasar moral hanya akan melahirkan bentuk penindasan baru.

Presiden ke-5 RI tersebut menyoroti bagaimana dunia kini bergerak cepat secara teknologi, namun cenderung kehilangan arah secara moral. Menurut Megawati, meskipun AI, big data, dan sistem digital lintas batas menawarkan peluang besar, ada risiko dominasi baru jika tidak diimbangi dengan tanggung jawab kemanusiaan. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya regulasi AI yang tidak hanya berdasarkan hukum, tetapi juga moralitas.

Diskusi ini bertujuan untuk mencari solusi atas tantangan etika di era digital, di mana teknologi mampu menembus batas negara namun berpotensi mengikis batas nurani. Megawati menawarkan Pancasila sebagai kerangka etik universal yang dapat menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan nilai kemanusiaan, serta menyerukan kepemimpinan yang bukan hanya visioner, tetapi juga berperikemanusiaan.

Tantangan Moral di Era Digital

Dunia menghadapi dilema besar di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, khususnya kecerdasan buatan. Megawati Soekarnoputri menggarisbawahi bahwa tanpa landasan moral yang kuat, inovasi teknologi berpotensi menjadi bumerang bagi kemanusiaan. Ia mengingatkan bahwa kemajuan tanpa etika dapat menciptakan bentuk penindasan baru yang merugikan masyarakat luas.

Laporan World Economic Forum 2025 mengungkapkan bahwa lebih dari 60 persen pemimpin dunia belum mencapai konsensus global mengenai etika AI. Hal ini mencakup batasan penggunaan data dan tanggung jawab atas keputusan algoritma. Kondisi ini menimbulkan risiko signifikan seperti diskriminasi digital, penyalahgunaan informasi, hingga manipulasi sosial dan politik yang berbasis data.

Megawati menegaskan bahwa teknologi mampu menembus batas geografis, namun pada saat yang sama dapat mengikis batas nurani manusia. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa kecerdasan buatan harus diatur bukan hanya oleh hukum, tetapi juga oleh moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Pentingnya etika dalam pengembangan AI menjadi sorotan utama.

Pancasila sebagai Fondasi Etika Global

Dalam menghadapi tantangan etika kecerdasan buatan, Megawati Soekarnoputri menawarkan Pancasila sebagai kerangka etik universal. Ia menjelaskan bahwa Pancasila mampu menyeimbangkan antara dunia materiil dan spiritual, serta antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip ini sangat relevan untuk diterapkan dalam dunia digital yang seringkali cenderung menuhankan efisiensi semata.

Megawati menekankan bahwa kemajuan teknologi tidak boleh menjauhkan manusia dari tanggung jawab sosialnya. Ia mengutip, "Kita membutuhkan keberanian moral seperti yang pernah ditunjukkan Bung Karno. Dunia memerlukan kepemimpinan yang bukan hanya visioner, tetapi juga berperikemanusiaan," untuk menggarisbawahi pentingnya integritas moral dalam kepemimpinan global.

Dengan demikian, Pancasila dapat menjadi panduan untuk memastikan bahwa pengembangan kecerdasan buatan tetap berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan. Kerangka ini menawarkan perspektif seimbang yang menghargai inovasi tanpa mengorbankan martabat dan kesejahteraan manusia. Penerapan etika yang kuat menjadi kunci utama.

Indonesia dan Kepemimpinan 'Super-Moral Power'

Pidato Megawati menempatkan Indonesia pada posisi strategis sebagai pengusung etika global di era kecerdasan buatan. Dengan populasi digital yang besar dan fondasi nilai kemanusiaan yang kuat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi jembatan antara kemajuan teknologi dan moralitas global. Ini adalah peran penting di kancah internasional.

Meskipun demikian, menurut data ITU 2025, Indonesia termasuk dalam 10 besar negara dengan pertumbuhan AI tercepat di dunia, namun belum memiliki kerangka hukum dan etika nasional yang komprehensif untuk AI. Tantangan ini disebut Megawati sebagai "panggilan moral baru" bagi bangsa-bangsa di Global South. Hal ini menunjukkan urgensi untuk segera merumuskan regulasi yang tepat.

Megawati menegaskan bahwa dunia saat ini tidak hanya membutuhkan negara adidaya, tetapi juga "super-moral power" atau kepemimpinan yang mampu menuntun arah teknologi dengan nilai kemanusiaan. Ia menyerukan, "Dunia yang baru bukanlah dunia yang tunduk pada mesin dan modal, tetapi dunia yang menempatkan manusia sebagai pusat peradaban," untuk menekankan pentingnya moralitas. Ia mengajak untuk membangun dunia yang tidak diatur oleh algoritma tanpa hati nurani, tetapi oleh nilai-nilai yang memuliakan kehidupan.

Sumber: AntaraNews