Presiden Kelima RI, Megawati, Gagas KAA Plus: Solusi Global Lawan Ketimpangan Abad ke-21

Ketua Umum PDI Perjuangan dan Presiden Kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, baru-baru ini mengusulkan sebuah inisiatif penting. Ia menggagas pembentukan Konferensi Asia Afrika Plus (KAA Plus) sebagai respons terhadap dinamika global yang semakin kompleks.

Usulan ini disampaikan Megawati dalam pidatonya di Museum Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, pada Sabtu lalu. Acara tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati 70 Tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) yang bersejarah.

KAA Plus diharapkan menjadi wadah permanen bagi negara-negara Selatan Dunia (Global South) untuk membangun masa depan bersama. Tujuannya adalah melawan ketimpangan, hegemoni, serta ketidakadilan struktural global yang masih terjadi hingga kini.

Gagasan KAA Plus yang diusung Megawati menegaskan kembali semangat Bandung 1955 dalam konteks abad ke-21. Jika enam dekade lalu KAA berhasil mempersatukan negara-negara yang baru merdeka melawan kolonialisme, kini fokusnya bergeser.

Megawati menyerukan solidaritas baru untuk menghadapi tantangan kontemporer yang berbeda. Tantangan tersebut meliputi ketimpangan ekonomi, hegemoni teknologi, dan dominasi geopolitik yang masih melanda banyak negara.

"Jika pada 1955 Bung Karno dan para pemimpin dunia ketiga mampu mengguncang tatanan kolonial," ujar Megawati, "maka pada abad ke-21 kita juga mampu mengguncang tatanan digital dan ekonomi yang tidak adil." Seruan ini menggarisbawahi urgensi perubahan.

Seruan tersebut sejalan dengan tren global di mana negara-negara Global South semakin memperkuat koordinasi. Berbagai forum seperti BRICS Plus, G77 + China, dan Non-Aligned Movement Revival menunjukkan adanya kebutuhan akan solidaritas serupa.

Megawati menekankan bahwa arsitektur global saat ini masih sangat timpang dan tidak adil. Kondisi ini menjadi salah satu alasan utama di balik usulan pembentukan KAA Plus.

Menurut data World Bank (2025), 84 negara Global South menampung lebih dari 75 persen populasi dunia. Namun, negara-negara ini hanya menguasai sekitar 37 persen Produk Domestik Bruto (PDB) global, menunjukkan disparitas yang signifikan.

Di sisi lain, ketergantungan ekonomi dan teknologi negara-negara berkembang terhadap negara maju semakin tinggi. Laporan UNCTAD 2024 menyoroti bahwa negara berkembang hanya menerima 15 persen investasi global di sektor teknologi tinggi, memperlebar kesenjangan inovasi.

"Asia, Afrika, dan Amerika Latin perlu membangun arsitektur baru ekonomi dan teknologi global yang lebih setara," kata Megawati. Hal ini penting untuk menciptakan keseimbangan kekuatan yang lebih adil.

Megawati menilai diplomasi internasional ke depan tidak bisa lagi hanya berlandaskan kekuatan militer atau dominasi ekonomi. Dunia memerlukan moralitas peradaban, sebagaimana pernah diserukan Bung Karno dalam pidatonya di PBB tahun 1960 berjudul To Build the World Anew.

"Dunia yang baru tidak boleh dibangun di atas kekuasaan dan ketakutan," ujarnya, "tetapi di atas kesetaraan, solidaritas, dan kemanusiaan." KAA Plus diharapkan dapat menjadi platform untuk mewujudkan visi ini.

Melalui KAA Plus, Megawati ingin menegaskan bahwa negara-negara Global South harus bersatu dalam agenda bersama. Agenda tersebut meliputi kedaulatan data, ketahanan energi, keadilan ekonomi, dan tata kelola teknologi yang adil.

Megawati berharap dapat mengobarkan kembali "obor Bandung" sebagai cahaya bagi dunia yang tengah terpecah belah. "Dari Blitar ini, mari kita bangun dunia baru yang tidak tunduk pada mesin dan modal, tetapi menempatkan manusia sebagai pusat peradaban," pungkasnya.

Sumber: AntaraNews