Megawati: Penjajahan Digital Kini Hadir Lewat Algoritma dan Data, Kolonialisme Berwajah Baru?

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengingatkan bahwa penjajahan digital melalui algoritma dan data telah menjadi bentuk baru kolonialisme, mengancam kedaulatan bangsa.

Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan, baru-baru ini menyuarakan keprihatinan mendalam. Ia menegaskan bahwa penjajahan tidak lagi datang dengan meriam atau kapal perang. Bentuk kolonialisme kini telah berganti wajah menjadi penjajahan digital melalui algoritma dan data.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam seminar internasional memperingati 70 Tahun Konferensi Asia–Afrika (KAA). Acara penting ini berlangsung di Blitar, Jawa Timur, pada hari Sabtu. Megawati menyoroti bagaimana kecerdasan buatan (AI) dan big data telah menciptakan imperialisme global baru.

Negara-negara maju kini menjadi pengendali utama data dunia. Sementara itu, negara berkembang hanya berperan sebagai pengguna algoritma. Kondisi ini menimbulkan risiko serius terhadap kedaulatan bangsa.

Transformasi Imperialisme Global di Era Digital

Megawati Soekarnoputri secara tegas menyatakan bahwa kecerdasan buatan (AI), big data, dan sistem keuangan digital lintas batas telah melahirkan bentuk imperialisme global yang baru. "Jika dulu penjajahan hadir dengan meriam dan kapal perang, maka kini ia datang melalui algoritma dan data," ujar Megawati. Fenomena ini mengubah lanskap geopolitik dan ekonomi dunia secara signifikan.

Dalam konteks ini, negara-negara maju memegang kendali penuh atas data. Mereka menjadi pemilik serta pengendali utama infrastruktur digital global. Sebaliknya, negara berkembang seringkali hanya menjadi pengguna pasif. Mereka menggunakan algoritma yang tidak sepenuhnya dikuasai atau dipahami.

Megawati menyoroti bagaimana manusia kini direduksi menjadi sekadar angka. "Manusia direduksi menjadi angka, data menjadi komoditas," ucap dia. Situasi ini menciptakan ketidakseimbangan kekuatan baru dan menimbulkan pertanyaan serius tentang kedaulatan digital setiap bangsa.

Ancaman Kedaulatan Data dan Ketergantungan Infrastruktur

Gagasan Megawati ini didukung oleh berbagai riset internasional, termasuk UNCTAD Digital Economy Report 2024. Laporan tersebut mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai konsentrasi kekuatan data global. Sekitar 70 persen data dunia saat ini dikendalikan oleh segelintir raksasa teknologi. Perusahaan-perusahaan ini sebagian besar berbasis di Amerika Serikat dan Eropa.

Google, Amazon, Meta, dan Microsoft adalah contoh dari raksasa teknologi tersebut. Negara berkembang seperti Indonesia, di sisi lain, berfungsi sebagai pasar besar sekaligus pemasok data. Namun, mereka tidak memiliki kedaulatan penuh atas infrastruktur digitalnya. Hal ini menimbulkan kerentanan strategis yang signifikan.

Laporan media juga menemukan bahwa sebagian besar layanan cloud dan basis data pemerintah Indonesia masih sangat bergantung pada penyedia asing. Ketergantungan ini berpotensi menimbulkan risiko kebocoran data. Selain itu, kondisi ini juga menciptakan ketergantungan strategis yang membahayakan keamanan nasional.

Etika Global Baru dan Nilai Pancasila sebagai Solusi

Megawati menegaskan bahwa tantangan digital ini bukan semata-mata persoalan ekonomi. Lebih dari itu, ini adalah persoalan kemanusiaan dan kedaulatan bangsa yang fundamental. Tanpa kendali atas teknologi dan data, kemerdekaan sejati akan sulit untuk dicapai sepenuhnya.

Untuk mengatasi ancaman ini, dunia membutuhkan "a new global ethics" atau aturan moral global yang baru. "Dunia membutuhkan a new global ethics, yakni aturan moral global baru, untuk menata kembali kekuasaan dalam ranah teknologi, ekonomi, dan informasi," ungkap Megawati. Presiden ke-5 RI itu menekankan pentingnya keberanian moral, seperti yang ditunjukkan oleh Presiden Soekarno.

Megawati juga mengusulkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman etika dunia digital. Pancasila dianggap sebagai falsafah universal yang mampu menyeimbangkan dunia material dan spiritual. Selain itu, ia juga menyeimbangkan hak individu dengan tanggung jawab sosial, serta kedaulatan nasional dan solidaritas antarbangsa.

Dengan demikian, kemajuan teknologi harus dibingkai dalam etika kemanusiaan yang kuat. Dunia tidak seharusnya diatur oleh algoritma tanpa hati nurani, tetapi oleh nilai-nilai Pancasila yang memuliakan kehidupan. "Dari Blitar ini, dari pusara Bung Karno, saya menyerukan kepada dunia, mari kita bangun dunia baru! Dunia yang tidak diatur oleh algoritma tanpa hati nurani," ujar dia menegaskan.

Sumber: AntaraNews