Mahfud Sindir Ada Pejabat Setiap Hari Kerja ke Luar Kantor Sibuk Kampanye dan Terima Deklarasi

Meski begitu, dia tidak merinci pejabat yang dia maksud. Namun, Mahfud menyebut fakta itu mudah ditemukan bahkan di koran.

"Ya kamu baca di koran saja lah. Setiap hari itu ada di koran. Ada di sana ada di situ. Menerima deklarasi, menerima ini itu. Setiap hari ada di luar kantor kan," kata Mahfud di Rumah Aspirasi Ganjar -Mahfud, Jalan Diponegoro 72, Jakarta Pusat pada Selasa (19/12).

Kendati tak lugas menampik sindiran itu dia tujukan untuk pasangan capres atau cawapres lain, menurutnya hal itu juga berlaku bagi anggota partai yang jadi kepala daerah hingga menteri.

"Siapa saja, kan banyak. Ada anggota, ketua partai yang jadi menteri kan banyak tuh. Kok malah tanya saya. Kan banyak yang jadi menteri, kepala daerah, jadi apa semuanya kan berjalan kemana mana. Kok boleh," ujarnya.

"Makanya saya juga kalau melakukan kaya begini nih oh ya orang lain Juga melakukan, saya sih di luar jam kerja ini," kata dia.

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memastikan proses pemerintahan tak terganggu, meski masa kampanye Pemilu 2024 dimulai pada Selasa (28/11/2023). Ari mengatakan bahwa para menteri yang maju dalam Pemilu 2024 masih bekerja seperti biasa.

"Proses pemerintahan tetap berjalan, hari ini saja ada rapat internal, saya kira menteri-menteri menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing seperti biasa," kata Ari kepada wartawan, Selasa (28/11/2023).

Dia mengatakan beberapa menteri masih mengikuti rapat internal yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Selain itu, para menteri terkait masih ada mendampingi Jokowi melakukan kunjungan ke daerah dan luar negeri.

"Jadi anda bisa lihat kegiatan Presiden di bulan November ini sangat padat sekali, ada kunjungan kerja, kunjungan ke luar negeri ratas dan itu artinya pemerintahan tidak pernah berhenti, tetep jalan," ujarnya.

Ari menuturkan bahwa menteri yang ikut pemilihan presiden (Pilpres) maupun kegiatan kampanye bisa mengajukan cuti, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2023.