Masa Kampanye Dimulai, Istana Pastikan Menteri Masih Bekerja Seperti Biasa

Istana memastikan menteri yang maju dalam Pemilu 2024 masih bekerja seperti biasa.

Kampanye Pemilu 2024 resmi dimulai pada Selasa (28/11).

Masa Kampanye Dimulai, Istana Pastikan Menteri Masih Bekerja Seperti Biasa

Pihak istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memastikan proses pemerintahan tak terganggu, meski masa kampanye telah dimulai.

Ari mengatakan bahwa para menteri yang maju dalam Pemilu 2024 masih bekerja seperti biasa.

"Proses pemerintahan tetap berjalan, hari ini saja ada rapat internal, saya kira menteri-menteri menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing seperti biasa," kata Ari kepada wartawan, Selasa (28/11/2023).

Dia mengatakan beberapa menteri masih mengikuti rapat internal yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Selain itu, para menteri terkait masih ada mendampingi Jokowi melakukan kunjungan ke daerah dan luar negeri.

"Jadi Anda bisa lihat kegiatan Presiden di bulan November ini sangat padat sekali, ada kunjungan kerja, kunjungan ke luar negeri ratas dan itu artinya pemerintahan tidak pernah berhenti, tetep jalan," ujar Ari. 

Ari menuturkan bahwa menteri yang ikut pemilihan presiden (Pilpres) maupun kegiatan kampanye bisa mengajukan cuti, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2023.

Adapun menteri yang ikut Pilpres dapat mengajukan cuti kampanye minimal 7 hari. Sedangkan, menteri menteri yang menjadi anggota parpol atau tim kampanye dapat mengajukan cuti kampanye dapat izin satu hari keja dalam satu minggu.

"Dan itu tentu ada juga mekanisme internal yang mengaturnya apakah disitu ada wamen (wakil menteri) yang menjalankan tugasnya, atau seperti apa sudah dikelola dengan baik,"

 jelas Ari.

"Intinya pemerintahan tetap berjalan dengan normal, pekerjaan yang harus diselesaikan oleh para menteri dan itu saya kira harapan yang sudah disampaikan Bapak Presiden," imbuh dia.

Seperti diketahui, ada dua menteri di kabinet Indonesia Maju yang maju pada Pilpres 2024. Mereka antara lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.