Sebagai mantan Menteri Pertahanan, Mahfud menilai tidak ada pertanyaan capres yang bersifat rahasia negara dalam debat
Menko Polhukam sekaligus Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD bicara mengenai rahasia pertahanan negara yang menjadi sorotan saat debat ketiga Pilpres.
Sebagai mantan Menteri Pertahanan, Mahfud menilai tidak ada pertanyaan capres yang bersifat rahasia negara dalam debat tersebut.
"Enggak ada, enggak ada dari yang kemarin yang harus dirahasiakan pertanyaannya itu. Kalau saya ya, Kan saya mantan menhan juga. Mana yang rahasia?" kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/1).
Mahfud menyebut, yang menjadi rahasia negara seperti intelijen dan strategi penyerangan. Namun, jika soal anggaran pertahanan maka tak perlu ditutup-tutupi.
"Misalnya rahasia negara, apa rahasia negara yang harus dibongkar. Ndak ada kan rahasia negara yang dirahasiakan. Kalau rahasia negara itu misalnya intelijen, strategi penyerangan, Kalau bicara soal anggaran, kalau anggarannya segitu, situasi anu nya begitu, kan itu bukan rahasia," ujarnya.
Menurutnya, saat debat bisa diungkap perihal alutsista pertahanan negara.
merdeka.com
"Engga bisa dibicarakan di ruang tertutup. Kalau di ruang tertutup namanya Rembugan, bukan debat," pungkas Menko Polhukam itu.
"Itu bisa dibuka di publik karena bukan soal Strategi Pertahanan. Itu kan soal alutsista," kata Mahfud
Mahfud Md memberi tanggapan mengenai data anggaran pertahanan yang seharusnya dibuka untuk publik pada saat debat ketiga Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Mahfud meminta, semua pihak termasuk masyarakat menolak usulan RUU tersebut.
Baca Selengkapnya
Cawapres Mahfud MD berpendapat soal data pemerintahan yang bisa dibuka dan rahasia.
Baca Selengkapnya
Sebagai mantan Menteri Pertahanan, Mahfud mengetahui apa apa saja yang menjadi rahasia dan tidak.
Baca Selengkapnya
Mahfud MD mengungkapkan strategi ofensif dan defensif untuk membangun kesejahteraan rakyat
Baca Selengkapnya
"Ya, itu enggak apa-apa. Kita semua akan melanjutkan, kan tidak akan membubarkan negara," kata Mahfud
Baca Selengkapnya
Menurut Mahfud, KPU maupun Bawaslu tidak bisa dilakukan angket.
Baca Selengkapnya
Mahfud berjanji untuk mengesahkan UU Masyarakat Hukum Adat.
Baca Selengkapnya
Mahfud meminta pejabat di daerah yang masih aktif mengenalnya tidak ikut membantunya dalam memberikan fasilitas berkampanye.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi