Kemendagri Dukung Penuh KKN Tematik Kebencanaan USK, Mahasiswa Jadi Garda Terdepan Mitigasi Bencana

Kementerian Dalam Negeri mendukung penuh program KKN Tematik Kebencanaan USK yang melibatkan mahasiswa dalam edukasi dan mitigasi bencana di wilayah terdampak, membangun kesiapsiagaan masyarakat.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal Zakaria Ali, memberikan apresiasi tinggi. Apresiasi ini ditujukan kepada pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Kebencanaan Siklon Tropis Senyar. Program ini digagas oleh Universitas Syiah Kuala (USK) Aceh untuk Tahun Akademik 2025/2026.

KKN Tematik Kebencanaan USK ini secara khusus menempatkan para mahasiswa di berbagai wilayah yang terdampak bencana. Mereka bertugas untuk melakukan edukasi mitigasi, pemetaan risiko, serta berbagai kegiatan preventif lainnya. Inisiatif ini menjadi wujud nyata dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Safrizal, yang juga menjabat Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) USK, menegaskan bahwa keterlibatan aktif mahasiswa sangat penting. Hal ini tidak hanya mengimplementasikan pengabdian masyarakat tetapi juga menerapkan ilmu riset di lapangan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

Peran Mahasiswa dalam Mitigasi Bencana

Program KKN Tematik Kebencanaan USK ini menempatkan mahasiswa sebagai garda terdepan dalam upaya mitigasi risiko bencana. Melalui penugasan di lapangan, mereka secara langsung mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di bangku kuliah. Ini merupakan implementasi nyata dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengabdian masyarakat dan penerapan hasil riset.

Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan KKN Tematik ini dirancang untuk melatih kemampuan analitis dan kepedulian sosial mereka. Para peserta akan dihadapkan pada situasi riil di lapangan, yang membutuhkan pemikiran kritis dan solusi adaptif. Pengalaman ini sangat berharga untuk membentuk karakter dan profesionalisme mahasiswa di masa depan.

Untuk memastikan efektivitas program, USK menetapkan sejumlah persyaratan ketat bagi calon peserta KKN Tematik Kebencanaan. Mahasiswa diwajibkan telah menuntaskan minimal 80 SKS, memiliki kondisi sehat jasmani dan rohani, serta bersedia tinggal penuh waktu di lokasi penugasan. Selain itu, mereka juga harus memprogramkan KKN dalam Kartu Rencana Studi (KRS) mereka.

Guna menunjang efektivitas penugasan dan memaksimalkan kontribusi, mahasiswa yang berdomisili dekat dengan lokasi terdampak bencana akan diprioritaskan. Kebijakan ini memudahkan adaptasi mahasiswa dengan lingkungan sekitar serta mempercepat proses koordinasi di lapangan. Fokus utama adalah pada penyampaian edukasi dan pemetaan risiko secara komprehensif.

Dukungan Kemendagri dan Penguatan Kapasitas Daerah

Kementerian Dalam Negeri, melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), secara konsisten mendorong inovasi daerah dalam penanggulangan bencana. Dukungan terhadap KKN Tematik Kebencanaan USK ini adalah salah satu bentuk komitmen tersebut. Kemendagri melihat potensi besar dari kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah.

Kehadiran KKN Tematik Kebencanaan USK diharapkan dapat memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Edukasi yang diberikan oleh mahasiswa tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga kesiapsiagaan warga. Ini selaras dengan tujuan pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang tangguh bencana.

Program ini juga memberikan pengalaman langsung yang tak ternilai bagi mahasiswa dalam menghadapi kondisi kebencanaan. Mereka belajar bagaimana berinteraksi dengan masyarakat, mengidentifikasi kebutuhan, dan merumuskan solusi praktis. Pengalaman ini akan menjadi bekal penting bagi karir mereka di masa depan, terutama di bidang kemanusiaan dan mitigasi bencana.

Safrizal Zakaria Ali menekankan bahwa kesiapsiagaan bencana merupakan upaya bersama yang membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak. "Kesiapsiagaan bencana adalah upaya bersama, dan kontribusi mahasiswa sangat berarti bagi daerah," ujarnya. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam membangun ketahanan bencana nasional.

Sumber: AntaraNews