Pemprov Babel Bangun Embung Karhutla, Antisipasi Kemarau Ekstrem di Daerah Rawan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengambil langkah proaktif dengan pembangunan embung karhutla di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk mengantisipasi musim kemarau ekstrem.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung mengambil langkah strategis untuk menanggulangi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan akan meningkat selama musim kemarau panjang tahun ini. Inisiatif ini diwujudkan melalui pembangunan embung di berbagai daerah yang teridentifikasi rawan karhutla di seluruh wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Amransyah Muslimin, menyatakan bahwa pembangunan embung ini difokuskan pada desa-desa yang memiliki risiko tinggi terhadap karhutla akibat dampak musim kemarau ekstrem. Langkah ini merupakan bagian dari upaya antisipasi dini dan pengendalian karhutla yang komprehensif.

Tujuan utama dari proyek pembangunan embung ini adalah untuk memastikan ketersediaan sumber air yang memadai, krusial untuk operasi pemadaman api dan pencegahan karhutla. Dengan demikian, diharapkan dapat meminimalisir kerugian akibat karhutla serta melindungi ekosistem dan masyarakat setempat.

Dasar Hukum dan Fokus Pembangunan Embung

Pembangunan embung di daerah rawan karhutla ini memiliki landasan hukum yang kuat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Selain itu, inisiatif ini juga selaras dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 32 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pengendalian Karhutla.

Amransyah Muslimin menegaskan bahwa embung karhutla sangat penting sebagai sumber air utama untuk mesin pompa dalam upaya memadamkan api karhutla yang terjadi. Keberadaan embung ini diharapkan dapat mengatasi kendala akses air yang selama ini menjadi tantangan utama dalam penanganan kebakaran.

Fokus pembangunan embung secara spesifik ditujukan pada desa-desa yang secara historis atau geografis memiliki kerentanan tinggi terhadap kejadian karhutla. Penentuan lokasi ini didasarkan pada pemetaan risiko dan data kejadian karhutla sebelumnya, memastikan efektivitas penempatan embung.

Manfaat Strategis Embung dalam Pengendalian Karhutla

Embung karhutla tidak hanya berfungsi sebagai sumber air untuk pemadaman api, tetapi juga memiliki beragam manfaat strategis lainnya dalam upaya pengendalian karhutla. Salah satu fungsi vitalnya adalah untuk pengisian tangki kendaraan pemadam kebakaran, memastikan respons cepat dan efisien di lapangan.

Selain itu, embung ini juga dapat dimanfaatkan sebagai helipad bucket, memfasilitasi operasi pemadaman dari udara dengan helikopter. Aspek pencegahan juga menjadi fokus, di mana embung berperan dalam pembasahan lahan gambut dan menjaga tinggi muka air tanah, yang krusial untuk mencegah kebakaran di area tersebut.

Keberadaan embung juga mendukung operasional posko siaga karhutla dengan menyediakan pasokan air yang stabil. Dengan demikian, embung menjadi infrastruktur multifungsi yang esensial dalam strategi mitigasi dan penanggulangan karhutla di Kepulauan Bangka Belitung.

Tantangan dan Upaya Kolaboratif Pencegahan Karhutla

Selama ini, salah satu tantangan terbesar dalam pemadaman karhutla adalah sulitnya akses sumber air ke beberapa lokasi titik api, terutama saat puncak musim kemarau di mana sumber air permukaan menjadi terbatas. Kondisi geografis dan ketersediaan air yang fluktuatif menjadi kendala serius bagi tim pemadam.

Menyikapi hal ini, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Babel, Budi Utama, menyatakan akan memetakan dan mencari kolong-kolong atau bekas tambang timah. Kolong-kolong ini diharapkan dapat dijadikan sebagai embung cadangan air tambahan untuk penanganan kebakaran, khususnya karhutla, selama musim kemarau panjang.

Selain pembangunan embung, Pemprov Kepulauan Bangka Belitung juga terus mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Upaya ini diiringi dengan optimalisasi anggaran untuk patroli rutin, pemeliharaan alat, serta operasional pengendalian karhutla secara menyeluruh. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam meminimalkan risiko karhutla.

Sumber: AntaraNews