Kawal Pemilu 2024, Eep Saefulloh Launching Aplikasi 'Warga Jaga Suara'

Kemudian, sembilan hari berselang atau tepat pada 24 Januari 2024, baru lah aplikasi tersebut sudah selesai dibuat dan tuntas serta bisa langsung digunakan.

"Kemudian tanggal 26-27 orang sudah bisa mulai mendownload aplikasi itu di Google play store, sampai akhirnya kami memutuskan jika nanti sudah mencapai 100.000 lebih downloader l, maka kami akan membuat laporan publik yang pertama sekaligus untuk mengumumkan gerakan ini secara luas, dan meminta sebanyak mungkin orang untuk terlibat itulah sebabnya kita ada di sini," ujarnya.

"Kami sangat ingin untuk bisa memenuhi 823.220 TPS seluruh Indonesia, sehingga dengan begitu maka Warga Jaga Suara itu akan menjadi penghitung cepat yang berjalan bersamaan dengan hitung cepat yang resmi dilakukan oleh KPU," sebutnya.

"Ini bukan untuk menggantikan KPU tentu saja, tetapi ini untuk melibatkan seluruh pemilih bukan hanya untuk memilih. Tetapi juga untuk menjaga suara mereka. Itulah tujuan asasinya sejak awal," sambungnya.

Sementara itu, Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memastikan, jika partainya sudah memerintahkan sebanyak 1,6 juta saksi PDIP untuk mendownload aplikasi tersebut.

"Jadi bagi PDIP melihat suatu upaya yang dilakukan oleh Mas Eep membuat aplikasi Warga Jaga Suara, PDIP akan memberikan dukungan sepenuhnya. Kenapa? karena kita tahu bahwa Pemilu menempatkan rakyat melalui kekuatan tertinggi, kedaulatan tertinggi di dalam menentukan siapa partai politik dan pemimpin nasionalnya capres-cawapres yang sesuai dengan pilihan rakyat itu sendiri," ujar Hasto.

"Karena itulah, Pemilu harus dilaksanakn secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Tidak boleh ada kekuatan manapun atas nama kekuasaan dengan pembenaran dengan cara apapun untuk mencoba melakukan manipulasi suara rakyat tersebut. Apalagi demi memperpanjang kekuasan," sambungnya.

Hasto menegaskan, PDIP selalu menegaskan suara rakyat adalah suara tuhan. Oleh karena itulah, harus dapat diperhatikan sebaik-baiknya hak konstitusional rakyat dan negara untuk memilih serta harus dijamin sepenuhnya. "Dan tidak boleh dibelenggu oleh jeratan administrasi yang sering kali rumit," pungkasnya.