Fakta Menarik: Pemkab dan DPRD Tulungagung Siap Teruskan Aspirasi Mahasiswa ke Pusat

Pemerintah Kabupaten dan DPRD Tulungagung berkomitmen menindaklanjuti aspirasi mahasiswa. Simak poin-poin penting dari pertemuan yang membahas tuntutan Aspirasi Mahasiswa Tulungagung!

Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Polres Tulungagung menunjukkan komitmen serius. Mereka akan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan oleh Aliansi Mahasiswa Tulungagung. Hal ini terungkap setelah mahasiswa menggelar aksi damai pada Selasa, 2 September 2024, di GOR Lembupeteng, Tulungagung, Jawa Timur.

Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menegaskan bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap komunikasi dengan para mahasiswa. Ia juga menyatakan kesiapan untuk meneruskan seluruh aspirasi yang telah disampaikan secara berjenjang ke tingkat yang lebih tinggi. Komitmen ini bertujuan untuk memastikan setiap masukan dari masyarakat dapat tersampaikan dengan baik.

Aksi damai tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyuarakan berbagai isu penting, baik di tingkat nasional maupun daerah. Audiensi antara perwakilan mahasiswa dengan Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, dan Sekretaris Daerah Tulungagung berlangsung di lokasi netral tersebut. Pemilihan lokasi ini bertujuan agar pertemuan dapat berjalan transparan dan aman bagi semua pihak yang hadir.

Komitmen Pemerintah Daerah dan Legislatif

Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menjelaskan beberapa poin penting terkait pengelolaan anggaran daerah. Meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sudah ditetapkan sejak 2024, efisiensi anggaran berhasil menghemat sekitar Rp50 miliar. Dana ini dialokasikan khusus untuk pembangunan infrastruktur, terutama perbaikan jalan yang menjadi kebutuhan mendesak.

Terkait isu komersialisasi pendidikan, Bupati Gatut mengakui adanya praktik tersebut, namun menegaskan bahwa hal itu dilakukan oleh pihak luar, bukan dari sekolah atau Dinas Pendidikan setempat. Pemkab Tulungagung akan menugaskan Inspektorat untuk segera menindaklanjuti temuan ini. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada praktik yang merugikan dunia pendidikan di daerah.

Selain itu, Bupati juga meluruskan mengenai bantuan operasional sekolah (BOS). Ia menjelaskan bahwa BOS sepenuhnya bersumber dari pemerintah pusat, dan APBD daerah tidak mengalokasikan anggaran untuk BOS daerah (BOSDA). Informasi ini penting untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat terkait sumber pendanaan pendidikan.

Senada dengan Bupati, Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, menyatakan kesiapan lembaganya untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa terkait isu-isu nasional. Salah satu isu krusial yang menjadi perhatian adalah desakan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Marsono berkomitmen untuk mengkomunikasikan hal ini ke tingkat pusat, setelah kondisi nasional dianggap lebih kondusif.

Beragam Tuntutan Aspirasi Mahasiswa Tulungagung

Dalam aksi damai yang digelar, Aliansi Mahasiswa Tulungagung membawa sejumlah tuntutan yang mencakup isu nasional dan daerah. Koordinator lapangan aksi, Fikri Miftahul Faizin, menegaskan bahwa mahasiswa Tulungagung menolak segala bentuk tindakan anarkis. Mereka berkomitmen untuk memastikan aksi berjalan damai dan menjaga kondusivitas wilayah.

Fikri juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas, mengingat Tulungagung dianggap sebagai barometer kondusivitas nasional. Komitmen ini menunjukkan kedewasaan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi mahasiswa Tulungagung. Mereka berupaya agar setiap tuntutan dapat didengar dan ditindaklanjuti secara konstruktif.

Isu-isu nasional yang diangkat oleh mahasiswa antara lain penolakan kenaikan tunjangan DPR, desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, penolakan revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP), serta evaluasi menyeluruh terhadap institusi Polri. Tuntutan ini mencerminkan kepedulian mahasiswa terhadap kebijakan publik di tingkat pusat.

Di tingkat daerah, mahasiswa menyoroti beberapa permasalahan penting. Tuntutan mereka meliputi penolakan komersialisasi pendidikan, desakan transparansi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), pemerataan layanan pendidikan, hingga perlindungan sumber mata air. Berbagai tuntutan ini menunjukkan perhatian mahasiswa terhadap isu-isu lokal yang berdampak langsung pada masyarakat Tulungagung.

Kondusivitas Aksi dan Tindak Lanjut

Kapolres Tulungagung, AKBP Taat Resdi, menjelaskan bahwa revisi Undang-Undang Polri merupakan kewenangan penuh pemerintah pusat. Pihak kepolisian di daerah hanya menjalankan aturan yang telah ditetapkan. Namun, Kapolres juga menegaskan kesiapan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat secara berjenjang, termasuk yang disampaikan oleh mahasiswa.

Audiensi antara perwakilan mahasiswa dengan jajaran Pemkab, DPRD, dan Polres Tulungagung berlangsung di GOR Lembupeteng. Lokasi ini dipilih secara khusus sebagai tempat netral untuk pertemuan. Tujuannya adalah agar dialog dapat berjalan secara terbuka, aman, dan kondusif bagi semua pihak yang terlibat dalam penyampaian aspirasi mahasiswa Tulungagung.

Komitmen dari berbagai pihak ini diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Tindak lanjut terhadap aspirasi yang disampaikan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik. Pemerintah daerah dan legislatif berjanji untuk terus memantau dan mengupayakan solusi terbaik bagi setiap permasalahan yang diangkat.

Sumber: AntaraNews