DPR Bakal Panggil Zulhas Buntut Pernyataan Bansos Berasal dari Jokowi

DPR akan memanggil Mendag Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari

Selasa, 02 Jan 2024 16:53:00

DPR meminta gubernur, bupati, wali kota, hingga jajaran ke bawah untuk melanjutkan program bansos tanpa ada politisasi.

DPR Bakal Panggil Zulhas Buntut Pernyataan Bansos Berasal dari Jokowi

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan, pihaknya akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia menyampaikan program Bansos pada 2024 sudah disetujui oleh parlemen. Dia juga meminta gubernur, bupati, wali kota, hingga jajaran ke bawah untuk melanjutkan program bansos tanpa ada politisasi.

"Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk rakyat hanya untuk mendapatkan politik elektoral itu sesuatu yang tidak manusiawi. Itu akan kami tanyakan di Komisi VI, Pak Zul harusnya berkonsentrasi pada kenaikan beras yang pada hari ini medium mencapai Rp15 ribu dan cabai mencapai Rp175 ribu," kata Aria Bima, saat konferensi pers, di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (2/1).

Lebih lanjut, dia pun menambahkan bahwa PDIP sepakat tidak ingin menghentikan atau menunda penyaluran bansos. PDIP sebagai partai pengusung pemerintahan Jokowi dari 2014-2019, ingin melanjutkan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan untuk mensejahterakan rakyat.

"Kesejahteraan itu ada dua, menaikan pendapatan dan menurunkan pengeluaran. Penurunan-penurunan ini yang kemudian adalah hak segala warga negara untuk mendapatkan jaminan-jaminan sosial," tegas dia.

"Bahwa terkait dengan bantuan dengan ada Kartu Pintar, Kartu Sejahtera, Kartu Prakerja disiapkan oleh tim 11 oleh Pak Jokowi. Jokowi pada 1.0 sukses, 2.0 tahun kedua, dan 3.0 akan diteruskan Ganjar-Mahfud dengan perbaikan dan penguatan termasuk di dalamnya dengan bantuan sosial," sambungnya. 

Sementara, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan seluruh program Bantuan Sosial (Bansos) pada 2024 harus berjalan sesuai dengan yang sudah diprogramkan dan dianggarkan di 2023.

Dia mengatakan sesuai dengan tema Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang ketiga bertema Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara Negara, Partai justru ingin mendorong adanya perlindungan terhadap kaum papa.

"PDI Perjuangan menempatkan pentingnya seluruh kebijakan-kebijakan sosial yang dilakukan oleh negara melalui sinergi antara DPR RI dan Kepresidenan untuk secepatnya pada 2024 ini menurunkan kemiskinan ekstrem," kata Hasto.

Menurut Hasto, sudah menjadi tanggung jawab negara untuk meningkatkan atau membantu kelompok miskin. Oleh karena itu, PDIP mendukung penuh Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk mewujudkan komitmennya menjalankan perintah konstitusi.

"Akan dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan memastikan tidak ada politisasi atas bansos dan kemudian bansos benar-benar dipakai sebagai instrumen keberpihakan terhadap wong cilik," tegas Hasto.

Hasto juga menyampaikan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebenarnya memiliki komitmen yang kuat terhadap perlindungan kelompok miskin. Paslon nomor urut 3 itu sudah membuat program KTP Sakti yang mendorong bansos tepat sasaran dan tepat guna.

"Instrumen keberpihakan yang sebelumnya dilakukan dengan Kartu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, melalui program PKH, Bansos, BLT, akan ditingkatkan baik dari segi kuantitasnya dari jumlahnya maupun ketepatannya kepada rakyat yang betul-betul membutuhkan melalui integrasi satu data dan melalui inovasi kebijakan publik yang telah dirancang dengan sebaik-baiknya," imbuh Hasto.

Sebelumnya, Zulhas menceritakan sudah dua kali mendukung Prabowo di pemilihan presiden (pilpres), yakni pada 2014 dan 2019. Dalam dua kali dukungan tersebut selalu kalah.

"Jangan kasih tahu, ini rahasia. Dulu Pak Prabowo saya dukung dua kali, 10 tahun belum menang. Betul? Kalahnya dikit. Sekarang, Pak Jokowi sama kita. Betul nggak? Betul? Tambah kekuatan. Gibran siapa Gibran?" kata Zulhas, saat memimpin konsolidasi PAN di Gedung Budaya Narmada, Kabupaten Lombok Barat, pada Minggu (10/12).

Dia juga mengajak untuk memilih Prabowo-Gibran jika ingin pembangunan dilanjutkan. Zulhas bertanya apakah bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) perlu dilanjutkan atau tidak.

"Nah kalau mau lanjut ada Pak Prabowo-Gibran. Gibran itu siapa sih? Ibu, Gibran siapa? Pak, Gibran itu siapa? Putranya Pak Jokowi," ucap Zulhas.

"Yang suka Pak Jokowi angkat tangan. Bansos beras 10 kilogram mau lanjut tidak? Lanjut dan ditambah? BLT mau lanjut apa tidak? Makanya jangan berubah. Kita tambah. Kalau nanti pilih nomor berapa? Prabowo-Gibran? Dicoblos," pungkas Zulhas.