Klarifikasi Mendag Zulhas Soal Pernyataan Uang Bansos dari Jokowi: Yang Bilang Pribadi Siapa?
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dipanggil DPR sebagai buntut pernyataannya terkait dana bansos dari uang Presiden Jokowi.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dipanggil DPR sebagai buntut pernyataannya terkait dana bansos dari uang Presiden Jokowi.
Klarifikasi Mendag Zulhas Soal Pernyataan Uang Bansos dari Jokowi: Yang Bilang Pribadi Siapa?
Mendag Zulhas Soal Pernyataan Uang Bansos dari Jokowi: Yang Bilang Pribadi Siapa?
Usai menjadi polemik, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan meluruskan pernyataannya yang menyebutkan uang bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebagai bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Zulkifli mengaku bermaksud untuk melanjutkan seluruh program pemerintah Jokowi. Termasuk berbagai jenis bantuan sosial.
Adapun koalisi yang disebut Zulkifli merupakan gabungan partai politik pendukung pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Yang bilang (uang) pribadi siapa? Saya kan koalisi Indonesia maju, lanjutkan. Semua program jokowi kita akan lanjutkan dan tambah," kata Zulkifli kepada awak media di Pasar Palmerah, Jakarta, Kamis (4/1).
Sebaliknya Zulhas, sapaannya mengaku tidak setuju dengan pernyataan beberapa pihak yang menginginkan program bansos dihentikan.
Bahkan, dirinya ingin jika anggaran program bansos terus ditingkatkan.
"Kalau ada orang yang ingin bansos BLT El Nino dihentikan, kita ingin ini dilanjutkan, dan ditambah. Itu kira-kira," ujar Zulhas.
Selain bansos, Zulhas juga mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Kemudian, dia mengaku mendukung program tabungan bagi pondok pesantren.
"Semua program jokowi kita akan lanjutkan dan tambah. Misalnya, tabungan untuk pondok pesantren lanjut dan dinaikkan, ibu kota baru lanjut dan dinaikkan," kata Zulhas.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan sebagai buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia menyampaikan program Bansos pada 2024 sudah disetujui oleh parlemen.
Dia juga meminta gubernur, bupati, wali kota, hingga jajaran ke bawah untuk melanjutkan program bansos tanpa ada politisasi.
"Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk rakyat hanya untuk mendapatkan politik elektoral itu sesuatu yang tidak manusiawi," kata Aria Bima, saat konferensi pers, di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (2/1).
Dia mengatakan PDIP sepakat tidak ingin menghentikan atau menunda penyaluran bansos.
Sebagai partai pengusung pemerintahan Jokowi, PDIP ingin melanjutkan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan untuk mensejahterakan rakyat.
"Kesejahteraan itu ada dua, menaikan pendapatan dan menurunkan pengeluaran. Penurunan-penurunan ini yang kemudian adalah hak segala warga negara untuk mendapatkan jaminan-jaminan sosial," tegas Aria Bima.
