Deretan Anggota DPR Lantang Bersuara Keras yang Terancam Kalah di Pemilu 2024

Sederet petahana calon legislatif (caleg) yang sempat menimbulkan kontroversi di DPR terancam tak lolos parlemen pada Pemilu 2024.

Hal itu diprediksi dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat nasional yang telah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Metode konversi perolehan suara calon legislatif (caleg) DPR menjadi jumlah perolehan kursi ini menggunakan metode penghitungan Sainte Lague.

merdeka.com merangkum para petahana DPR yang vokal bersuara kini terancam gagal lolos ke Senayan untuk periode 2024-2029, sebagai berikut:

Tercatat meraih 62.242 suara, Arteria duduk di peringkat ketiga partainya. Sementara, jatah kursi PDIP hanya dua kursi. Dari total sembilan kursi di dapil tersebut.

Arteria sempat jadi perbincangan publik lantaran mengancam memperkarakan Mantan Menko Polhukam Mahfud MD.

Ancaman itu, karena Mahfud menyinggung markus saat rapat dengan Komisi III DPR RI.

Selain itu, Arteria juga sempat menyinggung tentang ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun bagi pelanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tepatnya mengenai kewajiban merahasiakan dokumen terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ancaman itu ditujukan kepada Mahfud MD yang membongkar transaksi janggal Rp349 triliun.

Masinton tercatat mendapatkan 50.992 suara dari dapil DKI Jakarta II yang meliputi wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri.

Masinton sempat ramai dibicarakan publik karena usulannya untuk mengajukan hak angket kepada Mahkamah Konstitusi (MK) perihal putusan batas usia capres-cawapres.

Dia maju di daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara II yang meliputi Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Nias Barat, Nias Utara, dan Kota Gunungsitoli.

Trimedya tercatat memperoleh 62.301 suara.

Trimedya sempat membuat kontroversi lantaran memunculkan 'dewan kolonel' yang mendukung Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai calon presiden (capres) 2024.

'Dewan Kolonel' berisi anggota DPR Fraksi PDIP dari Komisi I sampai XI. Tugas yang dilakukan 'Dewan Kolonel' yakni mendongkrak nama Puan Maharani di daerah pemilihan (dapil) masing-masing elite PDIP.

DPP PDIP pun geram dengan adanya Dewan Kolonel, akhirnya Trimedya dijatuhi sanksi oleh Bidang Kehormatan DPP PDIP.

Yandri merupakan peraih suara terbanyak kedua dengan 96.334 suara.

Yandri menjadi sosok yang menjadi perbincangan publik lantaran dirinya membela Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang akhirnya memutuskan untuk menjadi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).