Bukan Sekadar Slogan, Gubernur Bali Didesak Atasi Ego Sektoral Demi Penanganan Banjir Tuntas

Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud, Ari Dwipayana, menekankan pentingnya peran Gubernur Bali dalam mengatasi ego sektoral antar daerah untuk penanganan banjir. Mampukah konsep 'One Island, One Management' terwujud?

Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud, AAGN Ari Dwipayana, baru-baru ini menyerukan pentingnya peran Gubernur Bali, I Wayan Koster, dalam menekan ego sektoral antar kabupaten/kota di Pulau Dewata. Seruan ini muncul menyusul bencana banjir yang melanda Bali, menyoroti kebutuhan akan koordinasi yang lebih baik dalam tata kelola lingkungan.

Menurut Ari Dwipayana, posisi Gubernur Bali sangat strategis karena ia tidak hanya bertindak sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, tetapi juga sebagai kepala daerah Provinsi Bali. Peran ganda ini memberikan Gubernur kekuatan untuk menjembatani kepentingan berbagai pihak.

Banjir yang terjadi di Bali menjadi pelajaran berharga, menunjukkan bahwa konsep "One Island, One Management" tidak boleh hanya menjadi slogan kosong tanpa implementasi nyata. Penanganan masalah lingkungan, seperti banjir, memerlukan pendekatan terpadu yang melampaui batas-batas administratif.

Peran Strategis Gubernur Bali sebagai Kekuatan Intermediary

Ari Dwipayana menegaskan bahwa Gubernur Bali memiliki posisi kunci untuk mengatasi ego kabupaten dan ego sektoral yang kerap menghambat penanganan masalah bersama. "Peran ganda tersebut memungkinkan Gubernur Bali berperan sebagai kekuatan intemerdiary, yang menyambung kepentingan antarkabupaten/kota di Bali, antara kepentingan kabupaten/kota di Bali dengan pemerintah pusat, agar bisa berjalan sinergis," kata Ari Dwipayana dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Minggu.

Sebagai wakil pemerintah pusat, Gubernur memiliki otoritas untuk mengkoordinasikan kebijakan dan program yang berasal dari pusat ke daerah. Sementara sebagai kepala daerah provinsi, ia bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat provinsi, termasuk mengintegrasikan kepentingan seluruh wilayah di bawahnya.

Sinergi ini krusial, terutama dalam menghadapi tantangan lingkungan yang bersifat lintas wilayah. Tanpa peran aktif Gubernur, potensi konflik kepentingan antar daerah atau sektoral dapat menghambat solusi jangka panjang dan efektif.

Banjir Bali: Cerminan Kegagalan Konsep 'One Island, One Management'

Bencana banjir yang melanda Bali, khususnya yang paling parah di hilir Denpasar, bukan hanya masalah tata kelola di wilayah hilir saja. Ari Dwipayana menjelaskan bahwa ini juga merupakan dampak dari problem tata kelola yang disumbangkan oleh area hulu dan tengah, seperti Bangli, Badung, dan Gianyar.

Hal ini mengindikasikan bahwa konsep "One Island, One Management" yang mengedepankan Bali sebagai satu kesatuan terintegrasi, faktanya masih miskin implementasi. Sekat-sekat ego-kabupaten/kota dan ego-sektoral masih menjadi penghalang utama dalam mewujudkan tata kelola yang holistik.

Sebagai contoh, penanganan sampah yang buruk di kabupaten wilayah hulu atau tengah akan secara langsung berdampak negatif pada kota Denpasar yang berada di hilir. Aliran air membawa serta sampah dan sedimen, memperparah kondisi banjir di area perkotaan.

Belajar dari Leluhur: Filosofi 'Bali Dwipa' dan Ego Sektoral

Ari Dwipayana mengingatkan bahwa leluhur Bali telah memiliki kesadaran tinggi akan kesatuan ekologis pulau ini sejak zaman Sri Kesari Warmadewa. Mereka menggagas konsep "Bali Dwipa" sebagai sebuah pulau yang Aneka Twa-Eka Twa, yang berarti beragam namun menjadi satu kesatuan dalam teologi, budaya, ekologi, dan bentang alam.

Filosofi kuno ini, menurutnya, sesungguhnya telah ditangkap di era kekinian dalam gagasan "One Island, One Management". Namun, realitas tata kelola pemerintahan yang berlangsung selama ini menunjukkan bahwa konsep tersebut hanya menjadi "pepesan kosong" dan kurang terimplementasi secara konkret.

"Kita harus belajar dari para leluhur dalam mengelola Bali," ujarnya, menekankan pentingnya kembali pada nilai-nilai kesatuan dan keberlanjutan yang telah diwariskan. Mengatasi ego sektoral bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga tentang menghormati warisan budaya dan ekologis Bali.

Sumber: AntaraNews