BMKG Peringatkan Potensi Banjir, Koster Fokus Urus 4 DAS Besar di Bali

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengingatkan Gubernur Bali I Wayan Koster agar mewaspadai potensi banjir dan longsor pada puncak musim hujan.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) RI, Dwikorita Karnawati, mengingatkan Gubernur Bali I Wayan Koster agar mewaspadai potensi banjir dan longsor pada puncak musim hujan yang diperkirakan terjadi Januari–Februari 2026.

Dwikorita menjelaskan, curah hujan pada musim kali ini diprediksi tinggi dan berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Karena itu, pemerintah daerah, instansi teknis, dan masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan.

“Penting dilakukan pemetaan wilayah rawan banjir bandang, pemeriksaan dini aliran sungai di kawasan perbukitan, serta penataan kembali badan sungai yang mengalami pendangkalan atau penyempitan,” kata Dwikorita dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/10).

Ia juga mengimbau agar aktivitas penggalian di lereng perbukitan dihentikan di daerah yang memiliki potensi longsor tinggi.

“Segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi bila ada tanda-tanda banjir bandang, seperti air sungai yang naik cepat, suara gemuruh, atau bau lumpur yang menyengat,” ujarnya.

Koster Siapkan Langkah Cepat, Dari Normalisasi Sungai hingga Audit DAS

Menanggapi peringatan tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster langsung memerintahkan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali untuk memetakan daerah rawan banjir dan longsor, sekaligus menindaklanjuti hasilnya dengan langkah cepat di lapangan.

Koster juga menginstruksikan jajarannya melakukan mitigasi dan evaluasi menyeluruh terhadap daerah aliran sungai (DAS) dari hulu hingga hilir.

“Langkah-langkah ini meliputi normalisasi sungai, penanaman kembali kawasan gundul, audit terhadap empat DAS besar yaitu Ayung, Badung, Mati, dan Unda, serta penertiban bangunan yang melanggar tata ruang di bantaran sungai,” ujar Koster.

Upaya itu selaras dengan kebijakan pembangunan berketahanan bencana yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kajian Risiko Bencana Provinsi Bali 2025–2029. Pergub tersebut menjadi pedoman pemerintah daerah dalam melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana, berkelanjutan, dan berbasis mitigasi risiko.

“Dengan adanya peta risiko dan peta kerentanan, pemerintah dapat lebih cepat dan tepat mengambil keputusan mitigasi serta memperkuat kapasitas daerah untuk memperkecil kerugian akibat bencana,” jelasnya.

Harmoni Alam dan Mitigasi: Koster Angkat Konsep Danu Kerthi

Lebih lanjut, Koster menegaskan bahwa mitigasi bencana menjadi bagian penting dari visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang menekankan keseimbangan dan keharmonisan alam beserta isinya. Salah satu wujudnya adalah pelaksanaan konsep Danu Kerthi, yakni penyucian dan pemuliaan sumber air seperti danau, mata air, dan sungai sebagai nadi kehidupan di Bali.

“Selaras dengan arahan BMKG, Bali memiliki budaya dan kearifan lokal untuk melestarikan alam, salah satunya melalui perayaan Hari Raya Tumpek Wariga. Pada hari itu, masyarakat bergotong royong membersihkan sungai serta melakukan penanaman dan penghijauan di wilayah aliran sungai,” imbuhnya.

Komitmen pelestarian sumber daya air juga diperkuat melalui Pergub Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum bagi Pemprov Bali dalam menjaga dan memulihkan ekosistem air secara berkelanjutan, termasuk pengendalian pencemaran dan pelibatan masyarakat adat dalam pengelolaannya.

“Dengan landasan Pergub ini, Pemprov Bali berkomitmen memperkuat sinergi antara kebijakan lingkungan dan mitigasi bencana, sehingga pengelolaan sumber daya air tidak hanya melestarikan alam, tetapi juga melindungi masyarakat dari risiko bencana hidrometeorologi,” jelas Koster.

Bali Menuju Provinsi Tangguh Bencana

Menutup arahannya, Koster menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk terus memperkuat langkah mitigasi dalam menghadapi perubahan pola cuaca ekstrem akibat perubahan iklim global.

“Dengan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, saya yakin Bali dapat menjadi provinsi yang tangguh terhadap risiko bencana serta mampu menjaga harmoni antara manusia dan alam,” ujarnya.