BSKDN Kemendagri Tekankan Pentingnya Penerapan Standar Data untuk Kualitas Informasi

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri menegaskan urgensi Penerapan Standar Data dan metadata demi meningkatkan kualitas serta integritas informasi. Ini krusial untuk kebijakan berbasis bukti.

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya penerapan standar data dan metadata. Hal ini menjadi fondasi utama untuk meningkatkan kualitas, validitas, serta integritas informasi di lingkungan BSKDN. Penegasan ini disampaikan dalam sebuah sosialisasi yang berlangsung di Jakarta baru-baru ini.

Sekretaris BSKDN, Noudy R. P. Tendean, mengungkapkan bahwa kebijakan berbasis bukti sangat membutuhkan data yang tidak hanya lengkap dan akurat. Data tersebut juga harus terstandar agar dapat diandalkan dan mudah diintegrasikan antar-unit kerja. Sosialisasi ini bertujuan menyamakan pemahaman semua pihak terkait.

Acara Sosialisasi Standar Data dan Metadata untuk Pengelolaan Data Lingkup BSKDN ini digelar di Command Center BSKDN, Jakarta, pada Jumat (5/12). Inisiatif ini merupakan langkah strategis BSKDN dalam menyajikan rekomendasi kebijakan yang cepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pentingnya Standar Data untuk Kebijakan Berbasis Bukti

Noudy R. P. Tendean menjelaskan bahwa BSKDN memiliki mandat krusial dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada data dan analisis. Oleh karena itu, BSKDN dituntut untuk mampu menyajikan informasi dan bahan kajian secara cepat, akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kualitas data menjadi penentu utama keberhasilan mandat ini.

Kebijakan yang berkaitan dengan isu strategis saat ini menuntut adanya keseragaman dalam format, struktur, dan deskripsi data. Keseragaman ini memastikan informasi yang dihasilkan dapat diandalkan dan mudah diintegrasikan antar-unit kerja. Tanpa penerapan standar data yang jelas, potensi kesalahan interpretasi sangat tinggi.

Metadata memiliki peran vital dalam memberikan konteks yang lengkap atas setiap data yang dikumpulkan. Ini mencakup definisi, metode pengumpulan, hingga ruang lingkup data tersebut. "Tanpa metadata yang jelas, data berisiko menimbulkan interpretasi yang berbeda di antara unit kerja, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas rekomendasi kebijakan," ujar Noudy.

Implementasi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN)

Selain memperkuat standar internal, kegiatan sosialisasi ini juga membahas implementasi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN). SDPDN merupakan inisiatif besar Kemendagri untuk membangun ekosistem data yang terpadu dan interoperabel. Ini memungkinkan data dari setiap unit saling mendukung.

Noudy menyebut SDPDN sebagai langkah progresif dalam memastikan data dapat digunakan secara efektif untuk proses perumusan kebijakan. Dengan sistem ini, data dari berbagai sumber dapat disatukan dan dianalisis secara komprehensif. Ini akan mempercepat dan meningkatkan akurasi pengambilan keputusan.

"Ke depan, seluruh data yang dihasilkan BSKDN harus memenuhi prinsip satu standar, satu metadata, satu portal, dan interoperabilitas," tegas Noudy. Ia menambahkan bahwa kekuatan dalam data akan menghilangkan hambatan dalam penyusunan policy brief. Harapannya, forum sosialisasi ini dapat menyatukan pemahaman seluruh satuan kerja terkait penerapan standar data dan metadata.

Sumber: AntaraNews