Pemprov NTT Perkuat Kolaborasi Pemutakhiran Data Prioritas 2026 untuk Kebijakan Berbasis Bukti

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengambil langkah strategis dengan memperkuat kolaborasi untuk pemutakhiran data prioritas tahun 2026. Upaya ini bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh data ke dalam Portal Sasando NTT. Tujuannya adalah memastikan ketersediaan data yang akurat dan terpadu, yang akan menjadi fondasi utama bagi pengambilan kebijakan berbasis bukti di daerah.

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTT, Samuel Handulaka, menegaskan bahwa data kini bukan lagi sekadar pelengkap dokumen perencanaan. Data telah menjadi elemen kunci dalam seluruh siklus pembangunan, mulai dari perumusan kebijakan hingga evaluasi. Pernyataan ini disampaikan dalam Workshop Pemutakhiran Data Prioritas 2026 di Kupang.

Workshop ini diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) NTT dan kemitraan SKALA. Pemutakhiran data prioritas merupakan proses krusial yang melibatkan peninjauan, verifikasi, perbaikan, dan penyelarasan data pembangunan daerah. Hal ini memastikan data yang digunakan Pemprov NTT selalu akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Samuel Handulaka mengajak seluruh peserta workshop untuk menjadikan forum tersebut sebagai ruang koordinasi teknis yang efektif. Forum ini diharapkan dapat memfasilitasi klarifikasi substansi serta penyamaan persepsi terkait data. Tujuannya adalah menghasilkan data prioritas yang benar-benar akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan demi keberlangsungan pembangunan di NTT.

Perwakilan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri, Yeni Indah Susanti, menyoroti peran krusial portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN). Portal ini menyediakan data terintegrasi, akurat, dan berkualitas yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Pemanfaatan optimal SDPDN mendukung perencanaan pembangunan yang efektif, penyelenggaraan pemerintah yang efisien, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi.

Data yang valid dan terintegrasi sangat penting untuk menghindari fragmentasi informasi yang dapat menghambat kemajuan. Dengan adanya sistem satu data, setiap instansi dapat merujuk pada sumber yang sama. Ini meminimalkan risiko kesalahan dan mempercepat proses pengambilan keputusan yang tepat sasaran.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, Frederik Koenunu, menekankan bahwa eksistensi Portal Sasando merupakan langkah strategis untuk mengatasi fragmentasi data dan layanan. Portal ini juga memastikan data konsisten, terstandar, dan dapat diakses publik.

Dalam upaya mengatasi fragmentasi data dan layanan, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai wali data berkolaborasi erat dengan BPS dan SKALA. Kolaborasi ini memastikan setiap dataset pada Portal Sasando memiliki metadata yang memadai dan terstandar. Peningkatan kapasitas perangkat daerah sebagai produsen data juga dilakukan melalui pendampingan teknis pemanfaatan Portal Sasando.

Pendampingan ini bertujuan agar data yang dihadirkan relevan dan sejalan dengan kebijakan Satu Data NTT. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan ekosistem data yang kuat dan terpercaya.

Kepala BPS Provinsi NTT, Matamira B Kale, menyoroti pentingnya metadata sebagai penjelas konteks dari setiap data yang disajikan. Menurutnya, data tanpa metadata yang lengkap berpotensi menimbulkan salah tafsir dan mengurangi kualitas pengambilan keputusan. BPS berperan aktif dalam melakukan pendampingan berkala bagi walidata dan produsen data.

Pendampingan ini memastikan metadata statistik yang ditampilkan pada portal satu data memiliki dasar pada kegiatan statistik yang valid. Dengan metadata yang lengkap, pengguna data dapat memahami asal-usul, metode pengumpulan, dan batasan data. Hal ini meningkatkan kepercayaan terhadap data yang digunakan.

Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA), Nyoman Saniambara, menjelaskan bahwa integrasi data adalah fondasi utama dalam penyusunan dokumen perencanaan. Ini mencakup dokumen seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, hingga dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah. Data prioritas yang telah terverifikasi dan terintegrasi melalui Portal Sasando akan menjadi satu-satunya rujukan resmi dalam proses penyusunan dokumen perencanaan.

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Lokakarya ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara walidata, pembina data, dan produsen data di lingkungan Pemprov NTT.

Sumber: AntaraNews