Skala

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga 75 persen bagi penyandang disabilitas, sebuah langkah nyata Keringanan PKB Disabilitas Kaltara untuk kelompok rentan.

Bappenas dan SKALA bersinergi memperkuat Pengarusutamaan Gender di Gorontalo melalui diseminasi Perda, memastikan pembangunan daerah inklusif dan berkeadilan sesuai mandat nasional.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan aktif mendorong pemetaan kelompok rentan demi memastikan partisipasi mereka dalam pembangunan daerah, terutama melalui persiapan pra-Musrenbang 2026.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memperkuat kolaborasi dalam pemutakhiran data prioritas 2026, mengintegrasikannya ke Portal Sasando NTT demi ketersediaan data akurat sebagai dasar kebijakan berbasis bukti.

Pemerintah Provinsi NTB meluncurkan Buku Metadata NTB Satu Data 2025, sebuah panduan strategis untuk memastikan perencanaan pembangunan yang lebih inklusif dan akurat. Apa dampaknya?