Pemprov Papua Selatan Dorong Pemetaan Kelompok Rentan untuk Pembangunan Inklusif

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan secara proaktif mendorong inisiatif pemetaan kelompok rentan di wilayahnya. Langkah ini diambil sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan pra-Musrenbang 2026 yang lebih inklusif dan terstruktur.

Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, menegaskan pentingnya upaya ini dalam siaran pers di Jayapura, Minggu (22/2). Menurutnya, kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia (lansia) seringkali berada di posisi yang paling terdampak tetapi juga yang paling sedikit terlibat dalam proses pembangunan.

Kegiatan workshop pemetaan kelompok rentan ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Pemprov Papua Selatan berkomitmen memastikan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk didengar, dipertimbangkan, dan dilibatkan dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Memastikan Hak Kelompok Rentan dalam Pembangunan

Agustinus Joko Guritno menyoroti bahwa kelompok rentan kerap berada di posisi yang paling rentan terhadap dampak pembangunan. Namun, partisipasi mereka dalam proses perencanaan seringkali masih sangat terbatas.

Kondisi ini, menurut Joko, harus segera diperbaiki agar tidak ada lagi warga negara yang merasa terpinggirkan. Setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki hak fundamental untuk menyampaikan aspirasi dan kontribusinya dalam pembangunan.

Pemerintah daerah berupaya keras untuk menciptakan lingkungan yang adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat. Inisiatif pemetaan kelompok rentan ini menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pembangunan yang benar-benar inklusif di Papua Selatan.

Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa suara dari kelompok rentan tidak hanya didengar, tetapi juga dipertimbangkan secara serius dalam setiap kebijakan dan program pembangunan yang akan dijalankan.

Peran Strategis Workshop dan Pra-Musrenbang 2026

Workshop pemetaan kelompok rentan ini merupakan langkah konkret Pemprov Papua Selatan untuk membangun daerah yang lebih inklusif dan terstruktur. Kegiatan ini dirancang untuk mengidentifikasi secara detail siapa saja yang termasuk dalam kelompok rentan dan apa saja kebutuhan spesifik mereka.

Joko menjelaskan bahwa pemetaan ini akan menjadi dasar krusial agar forum tematik pra-Musrenbang tidak bersifat seremonial belaka. Sebaliknya, forum tersebut diharapkan menjadi ruang informasi yang bermakna dan menghasilkan perencanaan yang relevan dengan kondisi masyarakat.

Kehadiran organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam kegiatan ini juga sangat dihargai dan dianggap penting. Organisasi-organisasi ini memiliki pemahaman mendalam tentang realitas di lapangan dan berperan sebagai jembatan vital antara pemerintah dengan masyarakat.

Kolaborasi antara pemerintah daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Selatan, program Kemitraan Australia-Indonesia, serta Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) menunjukkan komitmen bersama. Apresiasi khusus diberikan kepada pihak-pihak ini atas dorongan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Optimalisasi Dana Otonomi Khusus untuk Kesejahteraan

Pemerintah Provinsi Papua Selatan menekankan bahwa dana otonomi khusus (otsus) harus diarahkan secara tepat sasaran. Dana ini memiliki potensi besar untuk menjawab berbagai persoalan dasar yang dihadapi oleh masyarakat rentan.

Termasuk di dalamnya adalah warga yang masih hidup dalam kondisi tidak layak dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Penggunaan dana otsus harus benar-benar menyentuh akar permasalahan dan memberikan dampak positif yang signifikan.

Dengan demikian, perencanaan pembangunan yang disusun harus mampu mengubah kehidupan kelompok rentan menjadi lebih baik. Pembangunan sejati, menurut Joko, adalah yang menghadirkan perubahan nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Prioritas pengalokasian dana otsus untuk kebutuhan dasar kelompok rentan merupakan wujud nyata komitmen Pemprov Papua Selatan. Ini juga sejalan dengan upaya menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah.

Sumber: AntaraNews