Pembangunan Inklusif

Perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan signifikan dengan pertumbuhan 5,11% dan PDB per kapita menembus $5.000. Namun, penguatan daya beli rakyat menjadi krusial untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan aktif mendorong pemetaan kelompok rentan demi memastikan partisipasi mereka dalam pembangunan daerah, terutama melalui persiapan pra-Musrenbang 2026.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) memperkuat sinergi lintas sektor dan jaringan lokal demi pemenuhan hak anak serta remaja disabilitas, wujudkan pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih Indonesia Golden Awards 2026 sebagai The Best Regent, bukti komitmennya dalam membangun daerah.

Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center Ade Holis menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan daerah untuk meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, di tengah temuan Indeks Sosial 2024.

Solidaritas Perempuan menyerukan negara untuk menghadirkan kebijakan yang adil, setara, dan inklusif bagi perempuan, menyoroti dampak proyek pembangunan patriarki yang meminggirkan komunitas.

Pemerintah melalui Kementerian PUPR menegaskan program Penataan Kawasan Kumuh Tanpa Relokasi, berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan ekonomi warga tanpa penggusuran.

Kantor Perwakilan BI Sulteng menyoroti berbagai tantangan krusial dalam upaya penguatan ekonomi Sulteng, mulai dari inflasi hingga inklusivitas. Simak strategi antisipasinya agar pertumbuhan ekonomi daerah tetap berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Batang berkomitmen penuh dalam mewujudkan lingkungan industri ramah anak, memastikan kenyamanan dan keamanan bagi generasi penerus di wilayahnya.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo berkomitmen melakukan penguatan koperasi desa Merah Putih sebagai pilar ekonomi rakyat. Langkah ini fokus pada peningkatan kemampuan pengurus.