Bawaslu Perkuat Pengawasan AI di Pemilu 2024, Antisipasi Manipulasi Digital

Bawaslu RI fokus meningkatkan kemampuan pengawas pemilu untuk mengawasi penggunaan kecerdasan buatan (AI) di Pemilu 2024, guna mencegah manipulasi dan memastikan integritas proses demokrasi.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia tengah serius meningkatkan kapasitas pengawas pemilu di seluruh tingkatan. Upaya ini difokuskan pada pengawasan penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam gelaran Pemilu 2024 yang akan datang. Langkah strategis ini diambil untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan jujur dan adil tanpa adanya intervensi teknologi yang merugikan.

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menegaskan bahwa lembaganya tidak ingin para pengawas gagap menghadapi perkembangan teknologi. Oleh karena itu, berbagai program peningkatan kapasitas sedang digalakkan untuk membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Kesiapan ini menjadi krusial mengingat potensi AI yang bisa disalahgunakan dalam kampanye maupun penyebaran informasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bawaslu berencana menggandeng banyak pakar dari bidang teknologi informasi dan siber. Kolaborasi ini diharapkan dapat merumuskan formula pengawasan terbaik di ruang digital. Penguatan pengawasan ruang digital menjadi prioritas utama Bawaslu, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran yang ada.

Peningkatan Kapasitas Pengawas dan Tantangan Anggaran

Lolly Suhenty menjelaskan bahwa penguatan kemampuan pengawas pemilu dalam mendeteksi dan menindak penyalahgunaan AI menjadi sangat penting. Tanpa bekal yang memadai, pengawas akan kesulitan mengidentifikasi manipulasi yang mungkin terjadi. Kecanggihan teknologi memerlukan adaptasi yang setara dari sisi pengawasan untuk menjaga integritas pemilu.

Menurut Lolly, "secanggih apa pun niat untuk melakukan pengawasan, kalau tidak diimbangi kecanggihan beradaptasi dengan teknologi maka dia akan kesulitan." Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi pelatihan dan pembekalan yang komprehensif. Bawaslu berkomitmen untuk terus berinovasi dalam metode pengawasan.

Meskipun mengakui adanya keterbatasan anggaran, Bawaslu memastikan bahwa pengawasan ruang digital tetap menjadi prioritas utama. Potensi masalah besar yang bisa ditimbulkan oleh penyalahgunaan AI tidak bisa diabaikan hanya karena kendala finansial. Bawaslu memiliki amanah untuk memastikan konsep pengawasan jelas dan mitigasi dilakukan secara kuat.

Batasan Penggunaan AI Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Penggunaan AI dalam pemilu tidak sepenuhnya dilarang, namun harus tetap berada dalam koridor yang telah ditetapkan. Lolly Suhenty merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2023 yang secara spesifik membahas batasan penggunaan AI. Putusan ini menjadi panduan penting bagi peserta pemilu dan pengawas.

"Berkenaan dengan batas penggunaan AI itu apa sih? Sebetulnya kan sudah ada ya, keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2023 berkenaan dengan citra diri," jelas Lolly. Putusan MK Nomor 166/PUU-XXI/2023 secara tegas melarang penggunaan AI yang berlebihan dalam kampanye pemilu. Ini termasuk manipulasi foto atau gambar secara berlebihan.

Mahkamah Konstitusi menilai frasa "citra diri" dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Pemilu sebelumnya belum memberikan batasan yang jelas. Hal ini berpotensi menimbulkan multitafsir dan praktik rekayasa. Oleh karena itu, MK mengubah pemaknaan frasa tersebut, mewajibkan peserta pemilu menampilkan foto atau gambar yang original, terbaru, dan tanpa manipulasi berlebihan oleh AI.

Sumber: AntaraNews