Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anies Kritik RUU DKJ Gubernur Jakarta Dipilih Presiden: Ironis, Kota Tingkat Demokrasinya Tinggi Malah Dipangkas

Anies Kritik RUU DKJ Gubernur Jakarta Dipilih Presiden: Ironis, Kota Tingkat Demokrasinya Tinggi Malah Dipangkas

Anies Kritik RUU DKJ Gubernur Jakarta Dipilih Presiden: Ironis, Kota Tingkat Demokrasinya Tinggi Malah Dipangkas

Menurut Anies, seharusnya Jakarta menjadi percontohan dalam berdemokrasi.

Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menilai ironis ketika gubernur Jakarta tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat.

Hal itu dikatakan Anies menanggapi perubahan dalam RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) pada pasal 10 ayat (2) tentang gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan dipilih oleh presiden.

"Demokrasi kita itu harusnya maju bukan mundur dan di ibu kota yang memiliki indeks demokrasi yang tertinggi Jakarta itu indeks demokrasi yang tertinggi," kata Anies di Lampung, Kamis (7/12).

Anies menilai hal ini ironis karena Jakarta merupakan kota yang tingkat demokrasinya paling tinggi. Namun malah dipangkas berdemokrasinya.

"Di tempat yang tingkat demokrasi yang paling tinggi malah justru dipangkas kebebasan berdemokrasinya ini ironis," ujar Anies di Lampung, Kamis (7/12).

Menurut Anies, seharusnya Jakarta menjadi percontohan dalam berdemokrasi.

"Ini ironis kota yang warga yang sangat matang dalam berdemokrasi seharusnya kota yang menjadi percontohan untuk kebebasan berdemokrasi jangan sampai malah demokrasi itu mundur," kata mantan gubernur DKI Jakarta ini.

Menurut Anies, seharusnya Jakarta menjadi percontohan dalam berdemokrasi.<br>

Anies mengatakan, Jakarta mendapatkan predikat indeks demokrasi tertinggi di bawah kepemimpinannya.

"Kami itu salah satu kebanggaan kami ketika bertugas di Jakarta adalah indeks demokrasi tinggi bahkan Jakarta mendapatkan Harmoni Award dari Kementerian Agama artinya masyarakat yang rukun Aman damai bisa berdemokrasi dengan baik," kata Anies.

NasDem Soal RUU DKJ Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Obrak-abrik dan Nodai Konstitusi, Tanda Otoritarianisme
NasDem Soal RUU DKJ Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Obrak-abrik dan Nodai Konstitusi, Tanda Otoritarianisme

NasDem mewanti-wanti perlahan demokrasi tergerus oleh kesesatan pikir dalam mengelola negara.

Baca Selengkapnya
PKS Tolak Gubernur Jakarta Dipilih Presiden: Itu Hak Demokrasi Rakyat
PKS Tolak Gubernur Jakarta Dipilih Presiden: Itu Hak Demokrasi Rakyat

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh presiden diatur dalam RUU Daerah Khusus Jakarta.

Baca Selengkapnya
Aturan Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Pimpinan Komisi II DPR Anggap Hak Demokrasi Warga Jakarta Dikebiri
Aturan Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Pimpinan Komisi II DPR Anggap Hak Demokrasi Warga Jakarta Dikebiri

Usulan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden usai tak menjadi ibu kota diatur dalam Rancangan Undang-undang Daerah Kekhususan Jakarta.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Draf RUU Gubernur DKI Jakarta Dipilih Presiden, PKS: Nanti Ditunjuk Keluarganya yang Tak Kompeten
Draf RUU Gubernur DKI Jakarta Dipilih Presiden, PKS: Nanti Ditunjuk Keluarganya yang Tak Kompeten

PKS menolak wacana tersebut karena dibuat secara terburu-buru dan tanpa kajian mendalam.

Baca Selengkapnya
Proyek IKN Dikritik, Bahlil Balas Sentil Anies Hanya Cocok jadi Gubernur Jakarta
Proyek IKN Dikritik, Bahlil Balas Sentil Anies Hanya Cocok jadi Gubernur Jakarta

Bahlil menyindir Anies Baswedan yang dianggap lebih cocok maju sebagai Calon Gubernur dari pada maju di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
RUU DKJ Gubernur Jakarta Dipilih Presiden, Hasto PDIP: Kepala Daerah Harus Dipilih Rakyat
RUU DKJ Gubernur Jakarta Dipilih Presiden, Hasto PDIP: Kepala Daerah Harus Dipilih Rakyat

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai seharus gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih oleh rakyat, usai tak menjadi ibu kota

Baca Selengkapnya
Tolak Wacana Penunjukkan Gubernur Jakarta oleh Presiden, Bamus Betawi: Hak Politik Warga Jangan Dikebiri
Tolak Wacana Penunjukkan Gubernur Jakarta oleh Presiden, Bamus Betawi: Hak Politik Warga Jangan Dikebiri

Menurutnya, jika nantinya usulan tersebut dilaksanakan akan berpotensi untuk mencederai cita cita reformasi dan bertentangan dengan sistem demokrasi.

Baca Selengkapnya
Hamdan Zoelva: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Kemunduran Demokrasi, Ini Masalah Besar
Hamdan Zoelva: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Kemunduran Demokrasi, Ini Masalah Besar

"Ini benar-benar memberikan kesimpulan yang sangat kuat, bahwa demokrasi mundur dan ini tidak boleh terjadi," kata Hamdan Zoelva.

Baca Selengkapnya
Siswa SMA Ini Tak Disangka Nasibnya Bagus, Saat Dewasa Jadi Rektor Termuda Kini Bakal Calon Presiden
Siswa SMA Ini Tak Disangka Nasibnya Bagus, Saat Dewasa Jadi Rektor Termuda Kini Bakal Calon Presiden

Masa depan tidak ada yang tahu, seperti kisah pria satu ini.

Baca Selengkapnya