Ketua Bamus Betawi 1982: Kita yang Usulkan Gubernur dan Wakil Gubernur Ditunjuk Presiden

"Kita mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden," kata Oding

Oding menilai, gubernur yang ditunjuk oleh presiden lebih menguntungkan karena membuat biaya politik yang dibutuhkan kecil 

Ketua Bamus Betawi 1982: Kita yang Usulkan Gubernur dan Wakil Gubernur Ditunjuk Presiden

Ketua Badan Musyawarah Suku (Bamus) Betawi 1982  Zainuddin alias Haji Oding mengungkapkan, rencana gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden usai Ibu Kota berpindah ke Nusantara merupakan usulan Ketua Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi.

Haji Oding menjelaskan, usulan tersebut muncul usai dua LSM budaya besar di Jakarta, yaitu Badan Musyawarah (Bamus) Betawi dan Bamus Suku Betawi 1982 bersatu di masa kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

"Kita sudah berembuk di dalam internal majelis adat, ada empat usulan itu. Yang pertama tentang susunan pemerintahan. Kita mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden," kata Oding saat dihubungi merdeka.com, Kamis (7/12).

Oding menilai, gubernur yang ditunjuk oleh presiden lebih menguntungkan karena membuat biaya politik yang dibutuhkan kecil dan membuka peluang putra asli Jakarta dipilih oleh Presiden sebagai gubernur.

"Di situ ada kompromi, soal putra daerah menjadi salah satunya. Di mana-mana juga ada privilege politik yang diberikan kepada putra asli daerah, yaitu kaum betawi. Kalau ditunjuk oleh Presiden, salah satunya harus representasi putra daerah. Itu yang melatarbelakangi mengapa kita mengusulkan gubernur dipilih oleh Presiden. Nah walikotanya dipilih langsung oleh Pilkada,"

ujar Oding.

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk memahami keinginannya tersebut agar putera daerah bisa terwakili dalam pemerintahan.

"Kalau gubernur tetap dipilih lewat Pilkada, terus walikota dipilih oleh gubernur, apa bedanya Jakarta sebagai Ibu Kota dengan Jakarta tidak sebagai Ibu Kota? tidak ada bedanya," jelas Oding.

"Mana kekhususannya gitu loh? Khususannya adalah sebagai putra daerah kami meminta untuk privilege politik. Masyarakat yang lain silakan bicara punya hak masing-masing tapi tolong perhatikan Jakarta punya putra daerah sebanyak 28 persen, tolong kita hormati gitu," sambungnya.

Lebih lanjut, ia tak masalah jika orang lain tak menginginkan usulannya tersebut. Pasalnya, keinginannya itu merupakan niat untuk mengangkat putera daerah.

"Orang lain kan cuman ngomong saja. Putra daerah mana gitu loh? Enggak ada. Sudah waktunya dong bukan lagi Ibu Kota, yuk kita coba memperhatikan keberadaan putra daerah gitu. Pendapat orang lain macam-macam silakan aja, ibaratnya anjing menggonggong kafilah berlalu kan,"

kata Haji Oding.